Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran hibah untuk ormas sebesar 1,7 Triliun. Wow, besar sekali anggaran hibah untuk ormas. Keinginan membantu ormas terlihat di laman apbd.jakarta.go.id. Ormas-ormas mendapatkan jatah hibah dari Anies Sandi pada Rancangan APBD 2018.
Penerima hibahnya antara lain Rp5 milyar untuk Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi), Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya sebanyak Rp1 milyar, Laskar Merah Putih mendapatkan Rp500 juta dan sisanya Majelis Taklim.
Kebijakan memberikan bantuan berupa dana hibah boleh-boleh saja selagi dana cair dan bermanfaat. Namanya ormas, mana mungkin tidak mendapat dana stimulus agar kegiatan mulus. Terlebih prosesnya pasti detil dan rinci. Sehingga tidak mungkin ada penyelewengan hibah oleh ormas tertentu.
Bagi ormas, dana hibah harus dimamfaatkan sebaik-baiknya. Ormas penerima hibah wajib membuktikan bahwa anggaran dari uang rakyat memang berguna untuk rakyat. Bagaimana cara membuktikannya?
Pertama, setiap ormas penerima hibah sebaiknya menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Lalu membuka laporan kepada publik melalui media sosial atau langsung siaran langsung.
[irp posts="4485" name="Anies-Sandi Bagi-bagi Jatah, Biarin Aja Ahoker Mati Kelaparan!"]
Bukan hanya itu. Laporan umum kegiatan bisa diunduh oleh siapapun. Bukan niat mencari-cari perkara dengan penerima dana hibah. Hanya saja publik bisa belajar bagaimana cara mendapatkan dana dari Pemprov DKI Jakarta. Lalu belajar menyusun program dan laporan akhir.
Dengan demikian, ormas sudah melaju mengikuti perkembangan zaman. Budaya terbuka atau transparansi membentuk budaya tertib hukum masyarakat. Pada akhirnya, penerima hibah bisa menjelaskan kemana arah dana hibah dengan kerja, kerja, kerja seperti motto Presiden Joko Widodo.
Kurangi pembuktian penggunaan dana hibah melalui suara karena suara-suara penerima hibah tidak bisa dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kedua, berilah keadilan kepada semua rakyat Jakarta. Karena Anies-Sandi merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Bukan hanya pemimpin bagi pemilihnya. Kedewasaan berpolitik para pemimpin dibutuhkan dalam memimpin.
Anies-Sandi harusnya bisa merangkul kelompok pendukung Ahok-Djarot dan Agus-Sylvie. Berbagi tidak akan membuat Anies-Sandi menjadi miskin. Toh uang yang dibagi-bagi adalah uang rakyat. Bukan uang dari kantong Anies dan Sandi. Jikalau dari kantong mereka, sulit percaya keduanya peduli akan konsep Personal Social Responsibility.
Karena menurut Respiratori Saddam Al Jihad, Mahasiswa Program Doktor IPDN, Personal Sosial Responsibility adalah kepedulian seseorang terhadap kondisi sosial. Misalnya perusahaan memiliki dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Pengusahanya atau pemilik usaha masih bisa menambah bantuan melalui dana pribadi di luar CSR. Inilah yang dinamakan PCR.
[irp posts="4072" name="Ini Kebijakan Anies-Sandiaga Selama Jadi Gubernur"]
Jadi, kepedulian sosial personal Anies-Sandi tidak mungkin sebesar anggaran Rp1,7 triliun. Karena itu, bagi-bagi kue kepada rakyat Jakarta harus adil. Siapapun dia, selama warga Jakarta, maka berhak atas dana hibah tersebut. Sepanjang dia mengikuti dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pemprov Jakarta.
Dengan berbagi, Anies-Sandi bisa mencairkan suasana. Sembari membuktikan bahwa Pilkada Jakarta telah usai. Saatnya membangun Jakarta bersama-sama. Jangan mendendam, beri lah contoh bagaimana memimpin dengan baik. Soal kritik, namanya saja pemimpin. Harus tangan kritik lah.
Apabila Anies-Sandi tidak membuka aliran hibah kepada kelompok pro Ahok dan AHY, wajar saja tuduhan dana hibah sebagai dana pengamanan kerja dari ormas untuk Anies-Sandi.
Semoga saja tidak.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
