KPK telah menetapkan menahan Setya Novanto demi memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Atas nama penegakan hukum, Setya Novanto harus mengikuti proses pemeriksaan sampai putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Selama itu, Setya Novanto tidak bisa menjalankan aktivitas memimpin DPR dan Partai Golkar.
Apabila DPR sepakat mengganti Setya Novanto. Maka, Setya Novanto sudah dua kali mundur dari posisi Ketua DPR. Sebelumnya, Setya Novanto meninggalkan kursi Ketua DPR setelah terduga turut andil dalam kasus ‘Papa Minta Saham’.
Saat itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyidang kasus ‘Papa Minta Saham’ dengan pelapor Sudirman Said. Sebelum MKD memvonis, Setya Novanto sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Tetapi, Setya Novanto tetap memimpin dengan jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR. Pengganti Setya Novanto kala itu adalah Ade Komaruddin.
[irp posts="3843" name="Setya Novanto Kembali Tersangka, Kursi Panas Golkar Kini Diperebutkan?"]
Paska Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Posisi Ketua DPR kembali ribut. Dengan membawa nama Akom ke meja MKD. Setya Novanto pun kembali menduduki kursi ketua DPR.
Sekarang, tentu saja sulit bagi Setya Novanto untuk tetap memimpin DPR. Etika sebagai Ketua lembaga legislatif memaksa Setya Novanto mematuhi proses pemeriksaan dan penahanan. Sehingga DPR harus mengganti ketua, siapapun dia dan darimana dia berasal. DPR wajib memiliki pemimpin baru.
Para calon pengganti
Dalam politik, jabatan menentukan tingkat pengaruh. Sehingga, siapa yang memiliki jabatan, dia sudah pasti memiliki pengaruh dan kekuasaan tertentu. Bukan hanya itu, pejabat memiliki kekuatan dahsyat. Kalau tidak, bagaimana bisa dia menduduki kursi dengan kewenangan atas suatu pekerjaan.
Dengan berkaca pada kasus Setya Novanto yang digantikan oleh Ade Komaruddin bisa saja posisi Ketua DPR masih jatah Fraksi Golkar. Persoalannya siapa yang akan mengambil alih puncuk pimpinan badan legislatif Indonesia?
Asumsi pejabat memiliki kekuatan dan kekuasaan juga pengaruh. Maka PepNews melihat potensi pengganti Setya Novanto juga pemilik jabatan di DPR, apakah dia ketua fraksi dan atau ketua komisi.
PepNews mendapatkan beberapa nama politisi Golkar dengan modal jabatan tertentu. Siapakah mereka, berikut nama-namanya :
[caption id="attachment_4236" align="alignleft" width="377"] Robert Joppy Kardinal (Foto: teropongsenayan.com)[/caption]
Urutan pertama adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal. Politisi Golkar yang lahir di Sorong, 7 April 1960 ini merupakan Anggota DPR berasal dari Daerah Pemilihan Papua Barat. Robert juga mendapatkan kepercayaan dari Setya Novanto sebagai Bendahara Umum Partai Golkar.
Posisi Ketua Fraksi dan Bendum Golkar sebagai modal awal untuk menduduki kursi Ketua DPR. Bagi para pembela Setya Novanto, Robert tentu dianggap sebagai orang dekat. Kalau tidak, mana mungkin dia mengemban amanah Ketua Fraksi sekaligus Bendum Golkar.
Posisi Kedua adalah Zainudin Amali, politisi Golkar kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962. Saat ini Jai (panggilan akbar) memimpin Komisi II DPR RI. Zainudin, anggota DPR dari dapil Jawa Timur XI sudah kenyang berorganisasi.
Pengalaman organisasi Zainudin antara lain : Ketua DPD Golkar Jawa Timur periode 2013-2014, Ketua AMPI periode 2003-2008, Wakil Sekjen PP AMPG periode 2002-2008, Wakil Sekjen REI periode 1998-2001, Ketua Umum Gema Korgoro periode 1988-1990 dan ketua salah satu Badan Koordinasi Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 1986-1987.
[caption id="attachment_4237" align="alignright" width="412"]
Tangga Ketiga adalah Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VII. Bambang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Mantan wartawan ini juga menjadi salah satu Presidium Kahmi Nasional. Bambang memimpin KAHMI dari periode 2009-2012 dilanjutkan pada periode 2012-2015.
Bambang termasuk salah satu politisi Golkar yang aktif menulis. Beberapa di antaranya:
[caption id="attachment_4238" align="alignleft" width="412"]
Riwayat pekerjaan dan organisasi Bambang Soesatyo cukup lengkap. Dalam dunia wartawan, bambang memulai dari nol pada tahun 1985. Sejak itu, karir Bambang terus bertambah. Posisi sekretaris readaktur, pimpinan redaksi, sampai direktur media sudah dilaluinya. Panjangnya riwayat organisasi baik di internal maupun eksternal golkar menandakan kamatangan bambang untuk mengambil posisi ketua DPR.
Selain dari tiga nama diatas, jangan lupakan Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, dan Mahyudin. Tiga nama terakhir adalah nama-nama yang masuk dalam bursa bakal calon ketua umum pada Musnaslub Bali. Bayangkan saja, bersaing dengan Setya Novanto saja berani, apalagi mengambil kursi Ketua DPR.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
