Inilah Alasan Mengapa TNI Sedemikian Membenci PKI

Tentu saja saya bukan simpatisan PKI alias Partai Komunis Indonesia, tapi saya juga bukanlah orang yang membenci organisasi ini secara membabi buta. Saya merasa lebih sebagai "bagian" dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), "partai gurem" yang eksklusif, terlalu menganggungkan kekuatan pemikiran dan kepedulian humanistik.

PSI adalah sisi kanan dari PKI, yang sialnya justru di masa Orde Lama lebih dulu dibubarkan, karena selalu bersikap kritis pada Soekarno. Karena itu, walaupun PKI sebenarnya gak gede dan hebat-hebat amat, ia tampak lebih punya tempat dalam ideologi politik yang diusung Soekarno, yaitu Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Kalau kalau mau jujur, ketiganya terangkum dalam satu kata, wadah dan semangat yang sama yang disebut sosialisme.

Jika saja PKI sehebat yang digembar-gemborkan, tentu saja ia tidak sekali gebuk dalam waktu tak lebih dua tahun mati dan habis tak bersisa. Lalu mengapa TNI sedemikian membenci dan terus saja bersuara tentang "isu basi dan barang mati", bahkan setelah 50 tahun dan berganti generasi, hingga masih reaktif dan impulsif terhadap hal-hal sepele yang sebenarnya tidak esensial sama sekali?

Cerita berawal sekira tahun 1957-an, setelah Pemilu pertama 1955 yang hingga hari ini dianggap sebagai pemilihan umum terbaik yang pernah ada. Karena memberi kesempatan kepada seluruh unsur ideologi yang ada untuk bertarung secara terbuka, dengan perhitungan yang jujur dan nyaris tanpa politik uang.

Lagi pula, mana mungkin pakai bagi-bagi uang di mana negeri ini saat itu lagi miskin-miskinnya. Satu-satunya yang tampak sejahtera hanya Jakarta sebagai sumber "kegaduhan politiknya" yang brengsek itu. Penyakit politik yang tak pernah sembuh sampai hari ini.

Pada saat itu, terdapat dua isu penting yang menjadi "pokok perhatian" PKI, yaitu nasionalisasi perusahaan asing dan pembebasan Irian Barat (kini disebut Papua). Pada kedua isu itu tentu saja yang paling terkena adalah pihak Belanda.

Setelah kekalahan politik diplomasi di forum PBB, PKI adalah partai yang paling getol untuk menekan pemerintah Belanda dengan menyerukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan asing. Dan sejarah mencatat, itulah salah satu "kekonyolan" Soekarno karena mengikuti desakan PKI melakukan nasionalisasi!

Karena terbukti, bukan saja ekonomi Indonesia makin morat-marit. Konon utang luar negeri kepada negara-negara pemilik perusahaan-perusahaan itu sebagai kompensasi akibat nasionalisasi itu belum lunas sampai hari ini.

Kekonyolan itu berlanjut, bukannya diserahkan pada ahlinya, perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi itu malah diserahkan untuk dikelola para Jendral TNI. Di sinilah PKI secara terus menerus bersikap nyinyir dan kritis pada TNI. Bahkan saking bencinya, mereka berkehendak membentuk Angkatan Kelima yang dipersiapkan untuk mengimbangi dominasi Angkatan Darat.

Terkait isu pembebasan Irian Barat, di sinilah letak betapa "absurd"-nya sebenarnya politik Indonesia itu berjalan. PKI yang dekat dengan Uni Soviet saat itu berhasil membujuk negara beruang merah itu membantu persenjataan-persenjataan canggih, yang menjadikan Indonesia memiliki Angkatan Darat, Udara dan Laut paling kuat se-Asia.

Melihat hal ini, AS menjadi sangat ambigu, karena sebenarnya mereka mengicar tambang emas, yang mereka sebut sebagai "The Real Eldorado" di Irian. Jadi dalam konteks pembebasan Irian, sebenarnya Amerika dan Uni Soviet itu satu kubu mendukung Indonesia dan bersama-sama menghabisi Belanda.

Di sinilah semua politik konspirasi itu dijalankan oleh CIA dengan akhir cerita, kita semua tahu. Setelah tahun 1965, eksistensi PKI dan Uni Soviet yang sebenarnya paling berjasa dihabisi, lalu munculah TNI AD sebagai penguasa politik nyaris selama 32 tahun dan Amerika sebagai penguasa tambang emas terbesar di dunia (melalui Freeport) hingga hari ini.

TNI memang sepantasnya terus membenci PKI, atas nama berbagai alasan ideologis. Namun yang paling jelas adalah untuk menutupi kebobrokan para pendahulu mereka yang berpolitik secara ambigu, brutal, dan urik itu.

Hal ini menjelaskan kenapa setelah Orde Reformasi (yang juga nyaris gagal total itu), hal pertama yang dilakukan adalah menghentikan dwi fungsi ABRI (baca: tentara tak boleh lagi berbisnis dan merangkap jabatan sipil) yang disertai pemisahan organisasi polisi dan tentara.

Sembari membuka mata bahwa TNI di luar keangkuhannya di dalam negeri, alutsista mereka ketinggalan zaman nyaris 30 tahun dan akibatnya daya tahan negeri ini secara militer terhadap ekspansi eksternal sangat fragile.

Di era Jokowi, TNI saat ini sebenarnya sudah terus dipermodern, baik kualitas SDM, organisasi dan alutsistanya. Sayang kebencian mereka terhadap PKI tidak serta merta ikut lenyap!

***