Bak sepasang kekasih berpacaran, sempat cekcok dan bahkan konflik karena ego masing-masing, akhirnya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjodoh juga dalam mengarungi bahtera Pilkada Jawa Barat 2018. Rabu 16 Agustus 2017 lalu, kesepakatan mengenai pertunangan mereka itu dicapai.
Dua partai yang berjaya di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu (Demiz-Syaikhu) sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Rupanya, "duo parpol" berbasis agama-nasionalis ini ingin mengulang kejayaan Pilkada DKI Jakarta yang berhasil mendudukkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masing-masing sebagai Gubernur DKI dan wakilnya.
Kepastian bertunangannya Demiz-Syaikhu disampaikan langsung Deddy "Naga Bonar" Mizwar melalui telepon kepada jurnalis Republika.co.id yang menghubunginya. "Ya, Alhamdulillah (resmi diusung Partai Gerindra-PKS)," ungkapnya.
Sebagaimama ditulis PepNews! sebelumnya, Partai Gerindra Jawa Barat sempat bersitegang dan menjurus konflik khas politikus atas keputusan DPP PKS yang mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat 2018. Namun, Partai Gerindra berubah sikap dan akhirnya "menyerah" dengan menyekapati usulan PKS tersebut.
Hal tersebut dimungkinkan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menggelar pertemuan di Jakarta, pada Rabu 16 Agustus malam. Pada pertemuan itu hadir Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu. "Semalam ada pertemuan di Rumah Ketua Majelis Syuro PKS di Jakarta," ujar Deddy.
Berjodohnya Demiz-Syaikhu dimungkinkan setelah Deddy Mizwar yang kini menjabat wakil gubernur Jawa Barat itu "dibaiat" menjadi kader Partai Gerindra setelah Gerindra dan PKS sepakat mengusung pasangan Demiz-Syaikhu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023.
"Ya (kader) dianggapnya demikian, bisa jadi saya nanti ditempat di mana saja nanti sebagai Dewan Penasihat atau bagaimana saya belum tahu, cuma saya atas nama kader Partai Gerindra," kata Deddy Mizwar sebagaimana disampaikan kantor berita Antara, Kamis 17 Agustus 2017.
Ketika ditanyakan apa alasan Partai Gerindra menyetujui pengusungan dirinya dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat 2018, Deddy enggan berkomentar lebih jauh. "Ya enggak ada apa-apa, 'kan duduk bareng bukan keputusan sepihak oleh satu partai. Ini 'kan semua pihak ketemu, ya sudah diputuskan begitu, selesai," kilahnya.
Masuknya Deddy Mizwar sebagai pemegang kartu anggota terbaru Gerindra dibenarkan Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Anggawira yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto telah menetapkan Demiz-Asyaikhu masing-masing sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat.
"Pak Deddy Mizwar menyatakan bersedia menjadi kader Partai Gerindra dengan penempatan tugas sebagai penasihat DPD Jabar. Karena sesuai dengan arahan Ketua Umum Gerindra (Prabowo Subianto), kandidat yang akan diusung harus kader internal partai," kata Anggawira dalam siaran pers-nya.
Menurut Anggawira, keputusan masuknya Deddy Mizwar selaku kader partai telah sejalan dengan misi Gerindra untuk menempati posisi sebagai Jabar Satu alias gubernur. "Gerindra wajib memenangkan kontesasi Pilgub untuk melaksanakan misi dan program pembangunan Jabar," tekannya.
Dengan demikian, PKS dan Gerindra tinggal mendaftarkan Deddy Mizwar dan Syaikhu pada bulan Januari 2018.
Jauh sebelumnya, PKS sebenarnya telah menyetujui duet Deddy Mizwar dan Syaikhu. Ketidaksepakatan Gerindra-PKS kemarin terjadi ketika Gerindra menganggap PKS ingin mengambil kedua-duanya, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur. Ahmad Syaikhu yang kini wakil bupati Bekasi adalah Ketua DPD PKS, sedangkan Deddy Mizwar dianggap Gerindra sebagai "Kader PKS" hanya karena dia wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang kader PKS.
PKS sendiri dalam pusaran Pilkada Jabar 2018 "mengalah" dengan merelakan kadernya hanya sebagai wakil gubernur, padahal ia memiliki 12 kursi DPR, lebih banyak dibanding Gerindra yang memiliki 11 kursi. Sedangkan Gerindra yang memiliki kursi lebih sedikit dibanding PKS, justru mendapat jatah calon gubernur setelah Deddy Mizwar "dibaiat" sebagai kader Partai Gerindra.
Terlihat, tangan kuat dan pengaruh Prabowo Subianto tidak bisa diremehkan begitu saja ketika mampu memaksa PKS mengalah. Boleh dibilang, Prabowo-lah "mastermind" di koalisi "duo parpol" Gerindra-PKS ini, khususnya dalam menentukan pasangan Demiz-Asyaikhu.
Jika merunut kembali pada Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, justru Gerindra yang mengalah dengan hanya menempatkan kader partainya, yaitu Sandiaga Uno, sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Terpantau juga adanya kesepakatan diam-diam antara Gerindra-PKS yang sebenarnya kasat mata juga. Posisi tawar dan "barter" kepentingan biasa terjadi dalam dunia politik.
Setelah terpentalnya untuk sementara waktu sosok kuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pertarungan Pilkada Jabar 2018 dalam menempatkan bakal calonnya semakin menarik.
Sebagaimana ditulis PepNews! sebelumnya, RK alias Kang Emil terancam terpental karena telah kumawani (lancang) menerima pinangan Partai Nasdem yang hanya memiliki 5 kursi di saat PDI Perjuangan sedang membuka jalan baginya. PDI Perjuangan sendiri bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Partai berketua umum Megawati Soekarnoputri ini kemudian menyatakan berkoalisi dengan Partai Golkar.
Tentu saja akan terjadi tarik-menarik kepentingan saat dua partai "gaban" ini berkoalisi dalam menentukan bakal calon "Jabar 1". Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marhan misalnya jauh-jauh hari mengatakan, partainya akan mengusung Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bakal calon gubernur Jabar.
"Kita utamakan dari kader Golkar sendiri Dedi yang maju dalam Pilgub Jabar. Tapi tentu nanti tergantung pada dinamika yang ada," kata Idrus usai Rapat Kerja DPP Partai Golkar di Bogor, Jumat 18 Agustus 2017.
Meski demikian, Dedi Mulyadi yang juga menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu belum secara resmi diusung oleh Partai Golkar. DPD Jawa Barat dan PDI Perjuangan memang sudah ada pertemuan, kata Idrus, "tetapi khusus untuk Pilgub Jabar nanti, itu dikembalikan kepada DPP."
Mekanismenya, dalam waktu dekat Tim Pilkada Pusat yang dipimpin Nurdin Halid akan memanggil Dedi Mulyadi untuk menyampaikan laporan terkait pertemuannya dengan PDI Perjuangan. Hasil laporan itulah yang menjadi pertimbangan Partai Golkar untuk memutuskan tentang siapa yang akan diusung. Idrus memperkirakan waktunya tanggal 28 atau 29 Agustus 2017 ini.
Bagaimana nasib Ridwan Kamil? Sesungguhnya belum berakhir.
PepNews! akan mengulasnya dalam edisi mendatang.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews