Pernyataan mantan Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Amien Rais yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi "turun mesin" alias overhaul dengan mengganti seluruh anggota dan ketuanya masih boleh dibilang lumayan daripada orang-orang yang ingin memberangus KPK sampai lenyap di muka bumi ketatanegaraan Indonesia. Alasannya, KPK hanya berani menangani kasus "ecek-ecek", sedangkan kasus korupsi kakar dibiarkannya lewat.
Kritik sekaligus pernyataan terbaru pendiri Partai Amanat Nasional itu disampaikan saat berpidato di acara Halalbihalal dan Rakor Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Minggu 9 Juli 2017
Dalam pandangan Amien, operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai korupsi "hanya" puluhan juta rupiah telah melanggar Undang-undang KPK itu sendiri. Seharusnya, kata Amien, yang dikejar KPK korupsi dengan nilai di atas Rp 1 miliar. "Sekarang OTT itu hanya mendapat Rp 40 juta, Rp 10 juta, DPR disegel, kemudian jadi pahlawan," kata Amien, sebagaimana disiarkan Kompas.com.
Sementara kasus besar yang tidak ditangani KPK menurut Amien antara lain kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sumber Waras, Pelindo, dan kasus Reklamasi. Tentu saja menyebut dua kasus terakhir, yaitu kasus Sumber Waras dan Reklamasi orang yang dituju tidak lain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi musuh bebuyutannya.
Tidak lupa Amien mengkritik langkah berbagai pihak yang disebutnya bereaksi atas langkah Pansus Hak Angket KPK. Atas pernyataan dukungan kepada Pansus Hak Angket ini, jelas ke mana sebenarnya langkah dukungan Amien Rais selaku orang yang pernah disebut-sebut sebagai "Bapak Reformasi 1998" itu.
Mendukung kerja Pansus Hak Angket KPK sekaligus menghendaki pemberangusan KPK memang tidak otomatis mendukung para koruptor. Sebaliknya, mendukung lembaga KPK dan mengkritik Pansus Hak Angket yang terkesan balas dendam tidak oromatis membenci para koruptor. Tetapi masyarakat awam bisa menilai moralitas di balik dukung-mendukung ini.
Amien Rais yang beberapa waktu lalu ramai diberitakan karena jaksa KPK menyebut namanya menerima aliran dana Rp600 juta kasus korupsi Alkes wajar jika menaruh rasa jengkel dengan KPK karena nama baiknya dipermalukan sedemikian rupa oleh jaksa KPK di dalam persidangan. Memang diakui adanya aliran dana sebesar yang disebutkan jaksa KPK sebagaimana diakui Amien rais kemudian. Namun bukan berarti dana itu hasil dari korupsi Alkes.
Justru sebuah kejutan kecil jika akhirnya Amien Rais sekadar menghendaki adanya "turun mesin" lembaga KPK dengan mengganti para pejabatnya, tetapi bukan memberangus lembaganya. Bandingkan dengan Fahri Hamzah yang merasa lembaga tambahan (auxiliary) seperti Komnas HAM dan KPK sudah seharusnya dibubarkan. Demikian juga yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK di DPR, tidak lain upaya mereka hanya satu; bubarkan KPK.
Untuk kali ini, Amien Rais lumayanlah!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
