"Ahok Effect" itu nyata. Kali ini efek yang terasa itu jatuhnya korban di tubuh Partai Golkar, salah satu partai pengusung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Beberapa hari lalu Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad dipecat oleh DPP. Sementara kemarin Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie ditegur Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar.
Peristiwa yang masuk klasifikasi "ingar-bingar" politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar ini nyaris luput dari perhatian akibat perhatian publik tersedot pada proses Bareskrim yang sedang melakukan penyelidikan terhadap Ahok yang hasilnya diumumkan Rabu, 16 November 2016 ini. Sama-sama tentang Ahok, tetapi peristiwa di Bareskrim Polri itu rupanya lebih seksi dibanding ingar-bingar politik di tubuh Partai Golkar.
Kesalahan Fadel yang mantan Gubernur Gorontalo serta menteri kelautan dan perikanan semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akibat pernyataannya yang meminta DPP Partai Golkar mengevaluasi dukungan terhadap Ahok selaku calon Gubernur DKI Jakarta.
Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, apa yang menimpa Fadel bukanlah pemecatan melainkan hanya diberhentikan sebagai sekretaris dewan pembina di mana penggantinya sudah dipersiapkan.
Beberapa persoalan yang membuat Fadel dipecat menurut Yorrys adalah terkait Pilkada, misalnya sikap Fadel yang menolak Golkar mendukung Ahok, serta terkait istrinya Hasanah binti Thahir Shahab yang menjadi calon gubernur Gorontalo menggunakan bendera PDIP.
Meski dalam mendukung Ahok Golkar dan PDIP sama-sama seperjuangan, namun dalam organisasi partai itu lain cerita.
Menurut Yorrys pula, memecat orang tidak mudah dan harus dipertanggungjawabkan dalam mekanisme internal partai. ''Jadi namanya hanya pergeseran sebagai sekretaris dewan pembina. Bukan pemecatan, jadi pergeseran itu biasa saja,'' kata Yorrys sebagaimana diberitakan Republika.co.id.
Hal yang lebih mengejutkan lagi, meski bukan sanksi menggeser atau mengganti, adalah ketika Setya Novanto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar menegur Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Teguran dilayangkan melalui surat DPP Partai Golkar yang ditandatangani Setya dan Sekjen Idrus Marham, 9 November 2016 lalu
Dalam surat teguran Setya mempermasalahkan pernyataan pers Ical, panggilan Aburizal bakrie, dan jajaran Dewan Pembina Partai Golkar lainnya sehari sebelum surat teguran itu dilayangkan. Mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua Dewan Pembina Theo L Sambuga, Sharif Cicip Soetardjo, dan Fadel sendiri.
Dalam pernyataan pers itu Aburizal membuat pernyataan sikap terkait aksi unjuk rasa 4 November yang menuntut proses hukum kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok.
"Pernyataan pers yang disampaikan melalui Siaran Langsung TV One dan disiarkan ulang oleh berbagai media elektronik tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina DPP Partai Golkar," begitu salah satu petikan surat tersebut.
Disebutkan pula, di samping bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 21, sikap Aburizal dianggap mengganggu keharmonisan antara DPP dengan Dewan Pembina yang dinilai sudah berjalan baik.
[irp]
Saat menyampaikan pernyataannya pers pada 8 November itu Aburizal mengimbau aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok serta tidak boleh adanya intervensi terhadap kasus Ahok yang sedang ditangani aparat kepolisian, termasuk intervensi pihak yang berkuasa.
Dari kacamata politik, jelas sedang ada pertarungan di tubuh golkar antara jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang merupakan eksekutif partai dengan jajaran Dewan Pembina ("majelis" partai). Di atas Dewan Pembina biasanya masih ada Pinisepuh yang bertindak selaku penasihat.
Lumrah terjadi di tubuh Partai Golkar, mantan ketua umum partai menjadi ketua dewan pembina sebagaimana terjadi pada Aburizal Bakrie. Biasanya pula, mantan ketua DPP menjadi anggota Dewan Pembina. Gara-gara Ahok, antara DPP dengan Dewan Pembina partai terjadi ketegangan yang berakhir pada pemecatan dan teguran.
Menegur Ketua Dewan Pembina dan memecat Sekretaris Dewan Pembina adalah sesuatu yang luar biasa, yang bahkan mungkin tidak pernah terjadi selama ini dalam perpolitikan Partai Golkar. Namun ketika kekuasaan sedang berada di tangan ekskutif, dalam hal ini Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar, maka apa yang dianggap tidak mungkin terjadi, terjadilah.
Tinggal memetakan sendiri ke mana pisau atas pernyataan Aburizal dan Fadel terkait Ahok, sebab menolak dukungan terhadap Ahok selain jelas bertentangan dengan kebijakan dan putusan partai, bisa dimaknakan juga sebagai dukungan kepada calon lain selain Ahok-Djarot.
Kalau hal itu terjadi, publik bisa menduga-duga ke mana arah dukungan diberikan sebab hanya tinggal dua pasangan calon lagi, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
PepNews! memastikan, dukungan jajaran Dewan Pembina yang dimotori Aburizal dan Fadel itu diberikan kepada pasangan Agus-Sylviana, bukan kepada Anies-Sandiga. Alasannya sederhana, baik Aburizal maupun Fadel pernah sama-sama "serumah bersama" dalam kabinet Presiden SBY.
Itu sebabnya Setya Novanto yang sedang berkuasa tidak ragu memecat tokoh senior Golkar sekaliber Aburizal dan Fadel jika menolak pasangan Ahok-Djarot
Ini politik, Bung!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews