Kesamaan Nasib Ruhut dan Bambang, Dipecat Gara-gara Ahok

Sama-sama politisi, sama-sama laki-laki, sama-sama perantau di Jakarta, dan sama-sama dipecat dari posisinya oleh partai masing-masing. Itulah kesamaan nasib Ruhut Sitompul dan Bambang Dwi Hartono.

Bedanya jika Ruhut dipecat gara-gara terindikasi mendukung secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur petahana, Bambang kebalikannya, yakni dicopot karena terang-terangan menolak Ahok.

Berita dipecatnya Ruhut Sitompul sebagai juru bicara Partai Demokrat tersiar pertama-tama, menyusul kemudian pemecatan Bambang selaku Pelaksana Tugas Ketua DPD DKI Jakarta.

Pencopotan Bambang lebih masuk akal di saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi restu pasangan Ahok dengan Djarot Saeful Hidayat untuk maju mewakili PDIP yang memiliki 28 kursi DPRD. Sementara pemecatan Ruhut masih samar-samar karena PD belum mengelus-elus jagonya saat terjadinya pencopotan tersebut.

Pemecatan Ruhut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono, sementara pencopotan Bambang disampaikan lewat keterangan tertulis Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Akan tetapi yang tidak pernah terberitakan secara langsung adalah, bahwa keduanya, Ruhut maupun Bambang, dipecat gara-gara satu alasan, yakni Ahok.

Ahok adalah nama akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akhir-akhir ini nama Ahok seakan-akan menjadi momok bagi kawan maupun lawan-lawan politiknya, khususnya setelah ia menyatakan diri sebagai bakal calon gubernur petahana pada Pilkada Jakarta 2017 mendatang.

Dalam kasus pemecatan atau pencopotan Ruhut dan Bambang dari jabatan masing-masing, diperlukan kecerdikan membaca apa yang tersiar di media massa, apalagi hal itu disampaikan oleh politisi. Triknya sederhana; bacalah pernyataan itu kebalikannya!

Saat Ruhut dipecat sebagai juru bicara PD, Ketua DPP PD Didik Mukrianto beralasan karena sedang adanya penyegaran di pengurusan DPP Demokrat serta memberikan kesempatan pada kader lain untuk mewakili partai.

Alasan lain pemecatan juga bukan karena suka atau tidak suka terhadap Ruhut yang dikenal sebagai "vokalis" partai yang biasa bicara blak-blakan, khususnya dukungan terhadap Ahok.

Meski PD mencopot Ruhut sebagai juru bicara, posisinya sebagai Ketua Departemen Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan masih tetap dipertahankan. Keputusan pencopotan Ruhut diambil dalam rapat DPP bersama Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Menguasai Pulau Jawa

Dalam kasus terbaru, yakni dipecatnya Bambang, DPP PDIP menyatakan, pergantian mantan Walikota Surabaya itu bukan karena dia Menolak Ahok untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Tidaklah tepat pendapat yang mengatakan pergantian Bambang DH dari jabatan Plt Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta karena dia menolak Ahok," kata Basarah melalui keterangan tertulis sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa 30 Agustus 2016.

Memang selama menjadi Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang sering melontarkan penolakan terhadap Ahok. Alasannya, banyak aspirasi masyarakat yang menolak Ahok. Bahkan Bambang dikenal sebagai motor penggerak Koalisi Kekeluargaan alias KoKeluar, yakni 7 partai politik penolak Ahok. PDIP dan PD termasuk di dalam KoKeluar.

Benar bahwa Bambang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Akan tetapi penolakan terhadap Ahok dijelaskan Basarah bukan bentuk pembangkangan kepada Megawati, melainkan sebagai aspirasi di DPD PDIP DKI yang Bambang pimpin.

Sejalan dengan keinginan PDIP menguasai Pulau Jawa, yakni menguasai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, penolakan Bambang terhadap Ahok tidak sesuai rencana, cita-cita dan keinginan partai berlambang banteng nyeruduk itu, yang tidak mau juga merupakan rencana, cita-cita dan keinginan Megawati selaku ketua umum partai.

Dalam peta politik Pilkada daerah yang harus dikuasai PDIP mudah terbaca, yakni Banten lewat Rano Karno harus dipegang kembali oleh PDIP, Jawa Barat PDIP siap mendekati Ridwan Kamil, Jawa Tengah sudah dikuasai Gandjar Pranowo, Jawa Timur dibebankan pada Tri Rismaharini, dan Jakarta yang merupakan "provinsi terpenting" diserahkan kepada Ahok.

Maka, pencopotan terasa sangat realistis ketika Megawati memberi restu kepada pasangan Ahok-Djarot sebagai pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP, tetapi di sisi lain Bambang justru menegasikan keinginan partai dan ketua umumnya. Bambang mewakili pengurus tingkat Provinsi DKI Jakarta kecewa dengan sikap Ahok karena sering melecehkan partai.

Untuk selanjutnya Bambang diminta fokus di jabatan utamanya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Bambang misalnya harus fokus mengurus pilkada serentak 2017 di seluruh Indonesia dengan target kemenangan di atas 50 persen. Jabatan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta kini dipegang oleh Ady Wijaya.

Bambang sudah waktunya diberhentikan karena jabatan Ketua Plt DKI yang diembannya sudah lebih dari tiga bulan yang berarti sudah melebihi batas waktu yang ditentukan.

Tetapi yang tidak bisa dielakkan, sebagai kader yang diserahi tanggung jawab terhadap pemenangan PDIP di Pilkada 2017, Bambang harus mengatur strategi untuk kemenangan Ahok. Ironis.