Di dalam peraturan daerah itu jelas bahwa Satpol PP adalah ruhnya. Merekalah yang akan menggerakkan pasal demi pasalnya. Ibarat mahluk hidup, ruh adalah jiwa yang menggerakan badan.
Belakangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar membangun trotoar dengan lebar hingga 5 meter. Bahannya pun bagus, sehingga menyedot biaya yang tak sedikit. Gubernur Anies Baswedan mengklaim telah membangun 134 kilometer trotoar selama dia memimpin Ibu Kota ini.
Di balik pembangunan trotoar ini, ada banyak kegundahan di kalangan warga sendiri. Mereka ragu apakah bisa menggunakan trotoar yang begitu indah untuk berjalan kaki agar nyaman dan aman.
“Jangan-jangan trotoar itu hanya jadi selasar bagi pedagang kaki lima bercampur pengendara sepeda motor,” ujar Arifin (60 tahun), warga yang kebetulan sedang menunggu bus di Jalan Cikini, Jakarta Pusat.
Keraguan Arifin ini patut dipahami mengingat pemerintah Ibu Kota ini terlanjur dikenal pandai dalam membangun tetapi lemah dalam menjaga. Hampir sebagian besar fasilitas umum maupun sosial banyak yang rusak akibat salah urus atau penggunaannya. Banyak pihak atas nama “perut” menguasai fasilitas umum tadi tanpa memberi ruang kepada kepentingan orang lain.
Tidak heran bila di sana-sini, fasilitas umum banyak digunakan para penyerobot sebagai tempat berjualan makanan dan minuman, tempat mangkal pengojek, area parkir, sampai jalan pintas sepeda motor yang ingin menang sendiri.
Ketika kesemrawutan ini berkembang di sana-sini, Satpol PP DKI sebagai alat pemerintah untuk menegakkan ketertiban umum belakangan ini malah kurang greget. Entah kenapa, mereka jarang terlihat memberi tindakan pencegahan atau penindakan kepada berbagai pelanggaran ketertiban umum, sehingga keindahan dan kerapihan kota menjadi menurun kadarnya.
Dalam hal ini, legenda hidup Satpol PP DKI, Harianto Badjoeri, urun rembuk. Dia memotivasi Satpol PP itu untuk lebih sering turun tangan secara spartan menjaga Ibu Kota ini dari berbagai pelanggaran ketertiban umum, sebelum situasinya lebih parah lagi.
“Bertindaklah sedini mungkin, karena lebih baik daripada menunggu pelanggaran ketertiban umum berjalan dan membesar,” ujar HB, sapaan akrab Harianto Badjoeri.
Salah seorang mantan anggota Satpol PP DKI menilai Harianto memang pantas ikut urun rembuk bila menyangkut Satpol PP dan ketertiban umum, karena dia telah memberi warna kepada nama lembaga Satpol PP DKI itu.
“Bapak dulu dalam memerintah cukup dengan batuk-batuk saja maka semuanya langsung beres,” ujar salah seorang lelaki pensiunan Satpol PP mengenang kepemimpinan Harianto.
Bagi Harianto, di balik kerapihan dan kenyamanan Ibu Kota pasti ada Satpol PP yang bekerja secara nyata dengan mengedepankan rasa serta berlandas pada peraturan yang dibuat oleh wakil rakyat di DPRD.
“Itulah mengapa Satpol PP mestinya menjaga Ibu Kota ini tiada lelah agar ketertiban umum jangan sampai pudar,” katanya.
Meski sudah pensiun dari Satpol PP, Harianto Badojeri yang sekarang mendirikan lembaga kemanusiaan HB Center tidak pernah lelah memberi motivasi kepada bekas instansinya itu agar terus menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Di dalam peraturan daerah itu, sudah jelas bahwa Satpol PP adalah ruhnya. Mereka lah yang akan menggerakkan pasal demi pasalnya. Ibarat mahluk hidup, ruh adalah jiwa yang menggerakan badan si mahluk itu.
“Sekali lagi, saya berharap Satpol PP terus mengabdi pada cita-cita mewujudkan ketertiban umum,” ujar Harianto.
Krista Riyanto
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews