Makna rekonsiliasi dan Islah Kebangsaan sebetulnya tidaklah berbeda, hanya saja Rekonsiliasi dimaknai lebih bermuatan politik.
Jangan bilang tidak ada masalah paskapemilu, yang jelas terjadi polarisasi massa antar kedua pendukung kubu Prabowo dan Jokowi. Ini satu hal serius yang harus disikapi dan diselesaikan, kalau tidak ingin berlarut-larut berkutat dalam perbedaan dan perdebatan.
Memang tidak diperlukan Rekonsiliasi, kalau hal itu diterjemahkan sebagai sebuah proses negosiasi politik dan Rekonsiliasi hukum, yang diperlukan saat ini adalah Islah Kebangsaan, tidak saja antara Prabowo dan Jokowi, tapi juga bagi segenap pendukung kedua belah pihak.
Inikan sebetulnya masalah yang cukup sederhana, perbedaan pilihan itu hanya berlaku disaat Pemilu, tapi begitu Pemilu usai, harusnya rekonsiliasi politik harus dilakukan. Begitulah sejatinya para negarawan menyelesaikan persoalan bangsa ini.
Persoalan ini menjadi rumit, ketika hal-hal yang sederhana ingin diselesaikan secara rumit, ini soal mindset politik para politisi pendukung kedua kubu yang berseteru. Kok ya rekonsiliasi harus ditunggangi persyaratan, seolah-olah satu pihak memiliki posisi tawar secara politik.
Padahal kalau mau bicara tentang kebangsaan dan persatuan, yang dikedepankan bukanlah Persyaratan, tapi bagaimana mengeleminir berbagai kepentingan yang akan menghambat proses mendamaikan.
Makanya menggunakan istilah Islah Kebangsaan lebih dianggap tepat, dengan demikian tidak diboncengi oleh berbagai kepentingan dan Persyaratan politik, apa lagi rekonsiliasi hukum. Ini bukan malah memperbaiki keadaan, tapi merusak tatanan hukum yang sudah ada.
Urgensinya Islah Kebangsaan adalah mendamaikan dan menyatukan masyarakat yang sudah terpolarisasi oleh pilihan politik paskapemilu. Persoalan bersatu dalam koalisi Pemerintahan itu soal lain, dan pastinya tidak ada pemaksaan untuk hal itu.
Memang akan lebih bagus kalau Koalisi Prabowo tidak bergabung dengan Koalisi Pemerintah, tetap menjadi oposisi penyeimbang Pemerintah. Koalisi Pemerintahan bisa dibilang menguasai parlemen, ini pun butuh di kontrol, agar tidak kebablasan setiap keputusan yang dihasilkan parlemen.
Untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara tidak harus berada didalam pemerintahan, diluar Pemerintahan pun bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Bisa melaksanakan fungsi oposisi secara maksimal saja sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara.
Sebagai seorang negarawan, baik Jokowi maupun Prabowo, harus menyadari betapa pentingnya menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa. Akibat pilihan politik dan mendukung Paslon, masyarakat secara tidak langsung terpolarisasi akibat politik.
Ini adalah tanggung jawab politik Jokowi dan Prabowo, yang harus diselesaikan lewat Islah Kebangsaan, itu kalau memang rekonsiliasi terlalu rumit dimaknai.
Makna rekonsiliasi dan Islah Kebangsaan sebetulnya tidaklah berbeda, hanya saja Rekonsiliasi dimaknai lebih bermuatan politik.
Kalau Partai Gerindra menyatakan tidak perlu ada rekonsiliasi memang betul, yang dibutuhkan saat ini bukan rekonsiliasi, tapi Islah Kebangsaan. Kubu Jokowi dan Prabowo harus melakukan Islah Kebangsaan, demi mendamaikan akar rumput yang selama ini sudah terpolarisasi oleh pilihan politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews