Belum lagi stigmatisasi terhadap para warga yang positif terinfeksi SARS-CoV-2. Ujung-ujungnya media dan profesi jurnalis yang dituduh dijadikan pemicu utamanya.
Kolom Politik di Harian Kompas hari Sabtu 7 Maret 2020 kemarin lugas dan tegas. Ditulis dengan nada gemas oleh Budiman Tanuredjo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas.
Ia mengutip pendapat seorang petinggi RI bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan sertifikat bebas Corona. Juga mengutip tulisan sejawat Ahmad Arif di Kompas tanggal 21 Februari 2020 yang berjudul "Indonesia antara Kebal dan Bebal..." karena hingga Februari lalu ada petinggi dan menteri yang menyatakan masyarakat Indonesia kebal terhadap virus Corona baru berkat doa.
Padahal, Dirjen WHO Tedros sudah mengingatkan bahwa Covid-19 tak mengenal batas negara. Adalah kekeliruan besar kalau ada negara yang menganggap wilayahnya kebal terhadap jangkitan virus Covid-19.
Budiman juga menyebut soal Inpres No 4/2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Juni 2019, tak lama setelah MK memastikan ia resmi terpilih lagi untuk periode kedua. Ini adalah Inpres yang amat relevan dengan epidemi/pandemi Covid-19, karena judulnya di antaranya menyebut instruksi untuk wabah penyakit dan pandemi global.
Sayangnya Inpres ini tidak jelas jalur komandonya. Misalnya untuk pencegahan kalau wabah seperti Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia. Kok untuk urusan wabah di lampiran disebut yang bertanggungjawab sebagai koordinator adalah Menkumham?
Rasanya, Inpres No 4/2019 perlu direvisi.
Selain itu untuk merekatkan lagi Kohesi Sosial lewat nilai-nilai Gotong Royong, masyarakat warga perlu bergerak merapatkan barisan. Imbauan petinggi RI tak cukup kuat, karena terbukti terjadi panick buying, penimbunan masker dll.
Semoga ucapan yang konon pernah diucapkan Lenin ini tidak berlaku untuk pandemi Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia: "Kematian satu-dua orang: itu adalah malapetaka. Kematian ribuan orang: itu adalah statistik!"
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
