Menggodok Calon Menteri [2] Arah Baru Strategi Geopolitik Berpandangan Sukarnois

Politik Kedaulatan Pangan

Selama ini kita mengenal "Ketahanan Pangan", padahal yang seharusnya terwujud dalam politik pangan adalah "Kedaulatan Pangan". Perlu diperjelas, ketahanan pangan adalah konsep pangan Orde Baru, yang hanya mengandalkan ketersediaan barang. Sementara Kedaulatan Pangan adalah politik Bung Karno yang mengajarkan tentang kekuatan produksi pangan sendiri. 

Kekuatan produksi tidak hanya sekedar ketersediaan pangan tapi juga pengembangan varietas-varietas bibit pangan secara massif. Konsepsi kedaulatan pangan terasa asing, karena sepanjang Orde Baru hal ini tidak dikenalkan karena kepentingan politik.

Di masa Orde Baru politik pangan kita bergantung pada negara-negara luar. Bahkan rantai distribusi pangan dikuasai secara massif oleh mafia mafia pangan yang saling membentuk jaringan kartel-nya sendiri. 

Di sisi lain negara malah menghancurkan varietas-varietas bibit pangan dan membiarkan lahan berkurang drastis untuk pangan. Dalam kebijakan kebijakan Orde Baru kerap pemaksaan bibit padi tertentu sehingga varietas varietas unggul musnah.

Konsepsi Kedaulatan Pangan seperti yang diajukan oleh Bung Karno adalah menciptakan jalur terintegrasi mulai dari pembibitan pertanian sampai pada penguatan produksi dan pengembangan hingga wilayah hilir pangan. 

Negara dalam hal hadir untuk memperkuat kekuatan jaringan pangan. Kedaulatan pangan bisa tercipta bila kita tidak lagi bergantung lagi pada impor pangan, politik ini dijalankan pertama-tama harus menghancurkan jaringan mafia pangan.

Posisi ini harus diisi oleh orang dengan nyali serenteng, nama nama seperti Susi Pudjiastuti dan Budi Waseso bisa ditugaskan secara khusus dalam pimpinan kebijakan Politik Kedaulatan pangan ini. Kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Informasi memiliki arti penting dalam pembentukan kedaulatan pangan. 

Khusus kementerian pangan jangan jadi lahan pergulatan politik kelompok atau partai tertentu, sudah jamak didengar bahwa Kementerian Pertanian dikuasai Partai yang paling berkemungkinan menjadi oposisi.

Kementerian Pertanian yang selama ini terkesan dikuasai Partai Oposisi tertentu, harus dilepas dari jeratan kekuatan politik. Karena politik pertanian harus dilandaskan pada idealisme ideologi dalam hal ini jelas idealisme dari pemenang politik. Jangan sampai kementerian pertanian dijadikan alat dalam kampanye kampanye politik oposisi yang secara agresif menggembosi karakter Presiden Jokowi .

Progresivitas UMKM dan Koperasi 

Di tahun 2014, terkesan Presiden Jokowi agak abai terhadap sektor UMKM dan Koperasi. Konsentrasi utama di masa kabinet Jokowi jilid pertama, adalah soal pembangunan raksasa infrastruktur. 

Anggaran negara yang ketat juga mengurangi laju pertumbuhan di sektor UMKM, sementara Kementerian Koperasi tidak mengalami gebrakan yang berarti. Koperasi hanya menjadi pelengkap "cerita-cerita" ekonomi, belum masuk ke dalam alam realitas pertarungan ekonomi.

Di tahun 2019, sisi lamban UMKM dan Koperasi harus dihilangkan. Presiden Jokowi jelas akan mengambil kebijakan agresivitas UMKM dan Koperasi, langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengembangan pasar-pasar tradisional di Indonesia. 

Pengembangan UMKM dan Koperasi di jaman digital saat ini juga tidak bergantung pada lokasi, namun bisa dikembangan lewat aplikasi-aplikasi internet dan jejaring media sosial dimana konsepnya adalah perdagangan digital, fintech simpan pinjam digital sampai dengan Koperasi Digital. Komunitas komunitas UMKM dan Koperasi tidak lagi merupakan pertemuan pertemuan di darat, tapi juga "jaringan udara", disinilah kemudian nilai agresivitas UMKM dan Koperasi bertemu.

Pengembangan UMKM dan Koperasi bisa dipercepat dengan ikut masuknya ke dalam proyek proyek berbasis anggaran negara. UMKM bisa berkembang bila mendapatkan rantai pekerjaan dari pengerjaan proyek negara atau akibat langsung diadakannya proyek proyek berbasis anggaran negara, demikian juga koperasi. Khusus koperasi pengembangan terhadap hal ini bisa mengikuti negara-negara Skandinavia atau pengembangan Koperasi di Eropa Barat khususnya Jerman.

UMKM memiliki basis anak anak muda mereka berkembang lewat jaman baru, namun Koperasi terkesan "old school", pendidikan koperasi kita lebih pada pendidikan sejarah perkoperasian, ketimbang kesadaran modal soal "crowd funding" ditengah masyarakat, hal inilah yang harus diubah. Dan Jokowi harus mencari orang yang tepat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi tersebut.

Politik Luar Negeri dan Arah Baru Strategi Geopolitik Berpandangan Sukarnois

Geopolitik Indonesia selama ini dipengaruhi oleh alam pikiran Orde Baru, dimana keseimbangan Asia Tenggara sangat penting dan tidak mengganggu kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. 

Selama tahun 1969-1999, pandangan ASEAN sebagai sebuah harmoni dimana kerjasama ekonomi dipentingkan dan tidak saling mengganggu secara politik serta tidak adanya pakta pertahanan militer seraya membiarkan pangkalan militer negara adi daya di Singapura dan Filipina bercokol membuat Indonesia seperti "Raksasa Kesepian" di Asia Tenggara. 

Namun geopolitik saat ini berubah cepat. Amerika Serikat tidak lagi digdaya di Asia Tenggara, begitu juga Inggris. Selain tumbuhnya kekuatan kekuatan ekonomi lokal serta pandangan nasionalisme yang semakin progresif maka peta geopolitik di Asia Tenggara berubah cepat. Ditambah lagi peranan RRC, Rusia dan India dalam pengaruh negara negara di kawasan.

Pandangan geopolitik baru saat ini menutup episode pandangan lama "politik perang dingin", dimana Amerika Serikat dan Inggris habis habisan memagar Asia Tenggara agar jangan kemasukan Red Army Stalin. 

Pandangan geopolitik saat ini justru menjadikan Indonesia sebagai "Central Kekuatan Politik" di Asia Tenggara dimana kemudian Singapura mendapatkan ekses atas tindakan ini sebagai "Pelabuhan Terkaya di dunia" dan peranan Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar serta Vietnam dibatasi habis. 

Dalam pembaharuan politik justru memunculkan Indonesia sebagai kekuatan baru Asia Tenggara di luar model Suhartorian. Disinilah perlu kesadaran geopolitik dari Presiden Jokowi untuk memahami posisi Indonesia yang sudah mengalami "Rebranding" dari negara dibawah kekuasaan militer menjadi negara demokrasi terbesar di dunia.

Politik luar negeri dikembalikan pada marwahnya "Bebas Aktif" dan "Non Blok", seraya menjadikan Indonesia sebagai "Kekuatan Hegemoni" pembebasan nasional di negara-negara Asia-Afrika. Selama ini politik luar negeri kita hanya terbangun pada "isu-isu lama", bukan lagi sebuah isu yang bisa menunjukkan wajah dunia baru yang sudah sangat berubah. 

Masuknya RRC, Rusia dan India sebagai "tiga kekuatan dunia", sudah lama diramalkan Bung Karno dan Bung Karno menggunakan garis imajiner "Bumi Belahan Selatan Kita", dimana Indonesia menjadi yang terkuat.

 Sentralitas kekuatan politik Indonesia di belahan selatan harus jadi rujukan politik, politik luar negeri kita "bukan lagi", politik sebagai sebuah arahan dari Amerika Serikat, namun sebuah "pergerakan politik luar negeri yang otentik' dengan memaknai Indonesia di depan dunia.

Keberadaan duta-duta besar kita, kedubes kita di luar negeri menjadi penting. Aktivasi peran peran KBRI-KBRI kita diluar negeri, bukan lagi sebagai "penyaji formalitas kebudayaan", tapi lebih jauh "KBRI harus jadi mesin jaringan Branding Republik yang terintegrasi" 

Aktivasi KBRI-KBRI Indonesia sebagai "mesin branding" menjadi sangat penting dalam dunia politik kita, perlu dirumuskan lagi peran aktif KBRI dalam posisi Indonesia sebagai bagian dari negara maju yang baru muncul di belahan bumi selatan. 

Pandangan geopolitik Sukarnois, adalah sebuah gagasan geopolitik yang diajarkan Bung Karno pada tahun 1956, setahun setelah konferensi Asia Afrika bahwa Indonesia harus muncul menjadi kekuatan Ko-Operatif negara-negara di dunia. 

Kekuatan Ko-Operatif ini b ukan bagian dari "Skenario Perang Dingin", bahkan hal ini menjadi sebuah antitesis raksasa terhadap gagasan "Perang Dingin". Ide Ko-operatif ini kemudian diadopsi oleh JF Kennedy yang menghendaki dunia damai, dan pada awal tahun 1960-an didirikan apa yang disebut "Peace Corps", sebuah gerakan yang diilhami atas pemikiran-pemikiran Sukarno. 

Di tahun 1960-1962, Bung Karno sangat dekat dengan JF Kennedy sekaligus memenangkan pertarungan Irian Barat dimana Belanda merasa dikhianati oleh JF Kennedy soal Irian Barat.

Pada masa masa perebutan Irian Barat inilah kemudian Bung Karno terilhami bahwa masa depan perekonomian ada di wilayah timur Indonesia atau wilayah Pasifik.

Pergeseran wilayah barat ke wilayah timur diperkirakan akan jadi pertarungan besar geopolitik di Asia Tenggara, karena Thailand sendiri sudah secara serius memotong tanah genting Kra, dan Indonesia dibawah Presiden Jokowi menyiapkan beberapa titik untuk menggeser peran Singapura.

(Bersambung)

***

Tulisan sebelumnya: Menggodok Calon Menteri [1] Membaca Narasi Jokowi soal Kabinet