Besar kemungkinan dalam deklarasi-deklarasi pemenangan berikutnya, baik SBY, Sohibul maupun Zulkifli tidak akan terlihat mendampingi Prabowo Subianto
Surat Perintah Susilo Bambang Yudhoyono kepada para kadernya, dari kader ujung rambut sampai kader ujung kaki Demokrat, yang menarik diri dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, diperkirakan akan memicu langkah serupa PKS dan PAN sebagai rekan koalisi Prabowo.
Kalaupun tidak frontal dan drastis seperti SBY, masing-masing ketua umum PKS dan PAN perlahan-lahan akan menarik diri dari euforia pengumuman "kemenangan" yang dideklarasikan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
Hal ini sudah terlihat dari ketidakhadiran Sohibul Iman dan Zulkifli Hasan pada tiga kali deklarasi "kemenangan" yang disampaikan Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sandiaga Uno selaku calon wakil presiden, baru hadir di deklarasi yang ketiga. Di dua deklarasi "kemenangan" sebelumnya Sandiaga Uno absen alias tidak menampakkan batang hidung.
Ada sejumlah pertimbangan mengapa para ketua umum partai dari ketiga teman sekoalisi itu menahan diri dan bahkan cenderung menghindar dari euforia Prabowo.
Pertama, sebagaimana dinyatakan SBY, para kader Demokrat harus menaati hasil pemilu secara konstitusional dan melarang terlibat dalam kegiatan yang inkonstitusional alias di luar jalur hukum.
Tentu Sohibul dan Zulkifli bakal mengamini kehendak SBY ini. Mereka tidak ingin terlibat urusan hukum karena siapapun yang bertindak inskonstitusional akan berhadapan dengan aparat hukum itu sendiri bahkan berhadapan dengan aparat keamanan. Terlibat dalam urusan hukum -apalagi sampai terjadi chaos- akan berdampak pada elektabilitas masing-masing partai di masa mendatang.
Kedua, tiga partai teman koalisi Prabowo sudah melenggang aman ke Senayan. PKS misalnya, bahkan happy karena perolehan suaranya di luar ekspektasi. Soalnya ada yang memperkirakan PKS tidak akan lolos ke senayan karena tidak akan meraih suara sampai batas "Parliamentary Threshold" 4 persen. Nyatanya suara PKS mencapai 8,56 persen hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Idem dito PAN yang lolos ke Senayan dengan perolehan suara 6,57 persen. Sama seperti PKS, semula PAN diprediksi tidak akan lolos ke Senayan. Sedangakan Demokrat meraih suara 8,09 suara, lebih dari aman mengingat "limbungnya" Demokrat dalam melangkah di titian politik Indonesia mutakhir. Keragu-raguan SBY menjadi "momok" yang menakutkan bagi Demokrat. Namun "momok" ini dengan sendirinya akan pulih kembali dengan deklarasi menarik diri dari BPN yang dipelopori SBY.
Ketiga, tiga rekan Koalisi Gerindra, yaitu Demokrat, PKS dan PAN sudah tidak berminat pada upaya sia-sia Prabowo Subianto mendeklarasikan "kemenangan" dan bahkan sudah terlebih dahulu mendaku sebagai Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa sia-sia? Karena mekanisme kecurangan Pemilu dan ketidakpuasan atas hasil penghitungan suara ada jalurnya tersendiri, yaitu jalur hukum yang sesuai Undang-undang dan Konstitusi. Apa yang dilakukan Prabowo sekadar memantik rasa iba sekaligus hasrat berkuasa yang meletup-letup.
Melihat tiga kecenderungan di atas, besar kemungkinan dalam deklarasi-deklarasi pemenangan berikutnya, baik SBY, Sohibul maupun Zulkifli tidak akan terlihat mendampingi Prabowo Subianto, kecuali dalam acara-acara di luar deklarasi "kemenangan".
Alhasil, Prabowo akan semakin kesepian karena ditinggal teman-teman dekat sendirian.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
