Lawan Terberat Jokowi Adalah Ucapan Sendiri!

Ucapan Presiden Joko Widodo belakangan ini sering blunder. Pasalnya, data yang diucapkan sering tidak akurat, tidak sesuai dengan faktanya. Rakyat pun sudah banyak mengetahui saat Debat Capres II, Minggu (17 Februari 2019) lalu di Jakarta.

Banyak ucapan yang disampaikan capres nomor urut 01 tersebut yang “salah data”. Semisal, uraian soal “tidak ada” lagi kebakaran hutan, tapi nyatanya hingga saat ini masih saja terjadi kebakaran hutan. Alam pun sudah menunjukkan faktanya!

Sebelum Debat Capres II, Presiden Jokowi berjanji di hadapan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang dihadiri puluhan ribu anggota di Istora Senayan Jakarta pada Senin (14/1/2019), akan memenuhi tuntutan PPDI. Tapi, faktanya?

Lagi-lagi, janji dari Presiden Jokowi meleset. Tuntutan meminta kenaikan gaji setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A pelaksanaannya molor. Tidak seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pelaksanaannya baru bisa tahun depan.

Ketika itu, menanggapi tuntutan para perangkat desa tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menkeu, Mendagri, serta MenPAN-RB, telah menggelar rapat terbatas pada Rabu (9/1/2019) dan menyetujui kenaikan gaji ini.

Pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Presiden Jokowi memastikan akan memenuhi tuntutan para perangkat desa ini.

“Kami putuskan penghasilan tetap para perangkat desa segera disetarakan dengan (PNS) golongan II A,” ucap Jokowi disambut tepuk tangan. Ia berjanji revisi PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai payung hukum kebijakan ini segera diselesaikan secepatnya.

“Paling lama dua minggu setelah hari ini,” katanya. Janji Jokowi bukan hanya itu. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh kepala desa dan para perangkat desa di Indonesia.

“Jadi, setelah kita ketemu di sini, bapak dan ibu gak usah demo di Istana, kembali ke daerah masing-masing,” tuturnya. Faktanya, ternyata “kebijakan” populis menjelang Pilpres 2019 yang diucapkan Jokowi ini tidak bisa direalisasikan pada 2019.

Janji yang diucapkan belum sampai seumur jagung, ternyata tak bisa dipenuhi oleh Jokowi sendiri. Ucapan semacam inilah yang sebenarnya bisa menggerus elektabilitas Jokowi saat ini. Bagaimana pun, janji yang diucapkannya itu disaksikan oleh rakyat.

Masih dengan disaksikan jutaan mata rakyat Indonesia pula, Jokowi yang juga capres 01 ini juga menawarkan tiga “kartu sakti” lagi saat Konvensi Rakyat, sementara untuk penuhi janji kepada tuntutan PPDI saja harus menunggu dia “terpilih” Presiden lagi.

Melawan Lupanya!

Musuh Jokowi sebenarnya bukannya capres 02 Prabowo Subianto. Tapi, rakyat dan ucapan Jokowi sendiri. Inilah lawan terberatnya pada Pilpres 2019 nanti. Teranyar, Jokowi tantang Prabowo menyerahkan data uang Rp 11 triliun milik WNI di luar negeri.

“Ya kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu disampaikan saja ke pemerintah,” ucap Presiden Jokowi di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat (1/3/2019), seperti dilansir Liputan6.com.

Jokowi memastikan pemerintah akan mengejar WNI tersebut jika terbukti menyimpan uang di luar negeri. Pemerintah, lanjut Jokowi, tak main-main soal penyembunyian uang di luar negeri. “Akan kita kejar kalau memang benar,” tegasnya.

Saat menyampaikan pidato kebangsaan 'Prabowo Menyapa' di Grand Pacific Hall Sleman, Jogjakarta, pada Rabu, 27 Februari 2019, Prabowo menyebut Indonesia dalam kondisi tak baik. Penyebabnya adalah Rp 11.000 triliun uang WNI berada di luar negeri.

Menurut capres Prabowo, kekayaan RI terus mengalir ke luar negeri, sehingga akibatnya Indonesia kian terpuruk. Kondisi ini pun diklaim Prabowo sudah diakui menteri Kabinet Kerja.

“Uang WNI di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia,” kata Prabowo.

Tanggapan datang dari Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan, pemerintah terus berupaya agar dana tersebut kembali pulang ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak.

“Itu hal yang susah untuk dibicarakan benarnya berapa, tapi kan salah satu tahap langkah kita itu dengan amnesti pajak waktu itu dan cukup banyak,” kata Menko Darmin saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Kendati demikian dia mengaku tidak mengetahui persis besaran dana yang masih berada di luar negeri. “Sekarang masih tersisa ya enggak tahu (berapa jumlahnya),” ujarnya, mengutip Liputan6.com, Kamis (28/2/2019).

Lebih jauh, Menko Darmin mengaku enggan memprediksi nominal uang WNI yang berada di luar negeri. Sebab, menurutnya, pernyataan capres adalah hal yang bersifat politik. “Ya saya enggak mau jawab pokoknya kalau omongan politik,” tutupnya.

Jejak digital mencatat “ucapan politik” capres Jokowi di Gorontalo tersebut. “Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun”. Begitu judul tulisan Humas Setkab.go.id (25 Nov 2016 ; 128884 Views).

Menurut Jokowi, di saat semua negara berebut uang masuk capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ternyata uang bangsa Indonesia yang berada di bawah bantal, bawah kasur, dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali.

Data yang ada di kementerian ada kurang lebih Rp11.000 triliun. “Datanya saya ada di dalam kantong saya ada. Yang hadir di sini saya hapal satu-dua masih simpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Clarion, Makasar, Jumat (25/11/2016).

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura, Swiss, dan di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka.

Karena memang aturan internasionalnya sudah ditandatangani semuanya. “Itulah saya kira keterbukaan sekarang ini,” ujar Presiden. Ucapan “sebelas ribu triliun”Jokowi tadi didengar dan disaksikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani yang hadir saat itu.

Selain itu, ucapan Jokowi juga disaksikan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan (saat itu) Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Gubernur Sulsel (saat itu) Syahrul Yasin Limpo.

Jadi, sebenarnya Presiden Jokowi tak perlu tantang capres Prabowo untuk menyerahkan data “sebelas ribu triliun” itu. Dia tinggal minta kepada Menkeu! Beres kan?

***