Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar yang dilakukan instansinya tidak berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai," ujar Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ke depannya, kebutuhan lahan ini akan diatasi melalui mekanisme pinjam-pakai dari aset milik pemerintah daerah, kementerian lain, serta institusi seperti TNI, Polri, dan BUMN.
Menurutnya, keberadaan lahan SPPG sangat penting karena berfungsi sebagai lokasi untuk memasak, tempat pertemuan antara produsen dan apoteker, serta pusat konsultasi gizi bagi penerima manfaat program MBG.
Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa pada tahun 2025 anggaran untuk program MBG akan mengalami peningkatan guna memenuhi target yang lebih luas sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Dadan juga menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun jika jumlah penerima manfaat diperluas.
"Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah," ucapnya.
Selain itu, Dadan menyoroti bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi yang memadai. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 60 persen anak-anak di Indonesia belum terbiasa mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi lengkap.
"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa rendahnya konsumsi susu di kalangan anak-anak bukan disebabkan oleh faktor ketidakcocokan atau intoleransi laktosa, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membelinya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
