Bersinergi Menjaga Situasi Kondusif Pasca Pilkada, Masyarakat Tolak HUT OPM

Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2024 yang baru saja selesai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Proses demokrasi ini berjalan relatif lancar dan damai, berkat kerja sama antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Situasi kondusif yang tercipta menunjukkan keberhasilan sinergi yang terbangun di tengah berbagai tantangan.
Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Eddy Sumitro Tambunan, mengatakan kedamaian dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada adalah hasil kerja sama antara semua pihak, dan semangat persatuan serta toleransi harus menjadi landasan dalam menjalani proses demokrasi.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan TNI AD terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas TNI meliputi dukungan logistik, pengamanan, dan pencegahan potensi konflik dari awal hingga akhir proses Pilkada. Menurutnya, netralitas TNI adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan mendukung terciptanya situasi yang tertib dan aman.
Di Papua, Kapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Patrige Renwarin, mengatakan meskipun terdapat insiden di beberapa wilayah pegunungan, kondisi keamanan secara keseluruhan tetap terkendali. Aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani kejadian-kejadian yang terjadi sehingga proses pencoblosan dapat berlangsung dengan baik. Renwarin juga mengajak masyarakat Papua untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban.
Tokoh Pemuda dan Adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, mengatakan masyarakat harus menghindari provokasi yang dapat memicu konflik. Ia menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memicu perpecahan. Masyarakat Tolikara perlu menolak isu-isu terkait HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat merusak kedamaian di wilayah tersebut.
Penolakan terhadap HUT OPM menjadi bagian penting dari upaya menjaga situasi kondusif pasca-Pilkada, terutama di Papua. Provokasi yang sering terjadi menjelang peringatan tersebut harus diantisipasi dengan sikap tegas dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat Papua telah menunjukkan komitmen untuk hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, mengatakan Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan pasca-Pilkada. Meskipun ada beberapa kendala teknis dan gangguan keamanan di sejumlah wilayah, sebagian besar proses Pilkada berjalan lancar. Pemerintah juga memastikan semua proses yang belum selesai akan diselesaikan sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu stabilitas demokrasi.
Momentum ini mencerminkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam menjaga kedamaian. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola dinamika politik yang kompleks tanpa mengorbankan persatuan.
Situasi kondusif yang berhasil tercipta pasca-Pilkada menjadi bukti nyata bahwa persatuan dan sinergi berbagai pihak dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat keamanan, tokoh adat, pemuda, hingga pemerintah daerah dan pusat, perlu terus menjaga semangat kerja sama ini. Provokasi yang bertujuan memecah belah harus dilawan dengan kedewasaan berpikir dan semangat persatuan.
Kehadiran aparat yang profesional, tokoh masyarakat yang bijak, serta masyarakat yang sadar akan pentingnya persatuan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas. Ke depan, momentum ini harus terus dijaga untuk membangun kepercayaan antarwarga dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan untuk mempererat kebersamaan sebagai bangsa.
Ancaman terhadap stabilitas, seperti isu separatisme yang sering muncul menjelang HUT OPM, harus diantisipasi dengan pendekatan yang bijaksana. Masyarakat Papua telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk hidup damai dalam bingkai NKRI. Dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan ini terwujud.
Stabilitas yang kondusif pasca-Pilkada perlu dijadikan modal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Keamanan dan kedamaian adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan.
Dengan menolak provokasi dan menjaga persatuan, Indonesia tidak hanya membuktikan kekuatan demokrasinya tetapi juga memperkokoh fondasi kebangsaan. Sinergi yang telah terjalin harus dijaga dan ditingkatkan agar cita-cita mewujudkan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera dapat benar-benar tercapai. Masyarakat, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya ini, diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga situasi yang damai dan menolak segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan bangsa.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua