Menjelang momentum bersejarah Sumpah Pemuda, santer terdengar akan adanya demonstrasi besar-besaran oleh para buruh. Padahal, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk merefleksikan semangat persatuan, bukan ajang demonstrasi yang menggangu ketertiban.
Momentum bersejarah yang biasa diperingati pada tanggal 28 Oktober ini disebut dengan Sumpah Pemuda.
Ini seringkali disebut-sebut adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Ikrar ini juga dianggap sebagai kristalisasi semangat guna menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
Dalam peristiwa ini harusnya diisi oleh hal-hal berbau positif dan membangun. Bukan malah melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran. Meski dinilai sebagai media penyuaraan aspirasi, namun hal ini tetap akan mengganggu esensi dari peristiwa Sumpah Pemuda Sendiri. Kabar ramainya aksi unjuk rasa oleh buruh juga dibenarkan oleh sejumlah pihak.
Sebelumnya, Aliansi buruh akan terus mendukung gerakan mengawal tujuh tuntutan dalam aksi bertagname #ReformasiDikorupsi. Yang mana KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) akan menginstruksikan agar mengerahkan segala kekuatan pada aksi 28 Oktober 2019 ini. Konon, tujuh tuntutan yang akan mereka orasikan ialah; mencabut RUU KPK, Undang - Undang SDA, beserta tolak RUU Pertanahan, juga RUU KUHP, dan rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Berkenaan dengan hal itu, Dewan Eksekutif Nasional KPBI melaksanakan konsolidasi ke sejumlah daerah guna memastikan anggota-anggotanya akan mengoptimalkan kekuatan maksimal mereka. Konsolidasi ini dilakukan oleh DEN KPBI yang diwakili oleh Damar Panca selaku Sekjen KPBI, Staf Departemen Pengembangan Organisasi Abdul Rosid, beserta Staf Barisan Pelopor Cecep, pada 17 Oktober 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di Kota Karawang.
Menurut sejumlah laporan, para peserta yang hadir ini terdiri dari beberapa aliansi, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia atau yang biasa disingkat FSP2KI, Federasi SERBUK dan juga Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Pihaknya menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan demo bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda sebagai kelanjutan dari perjuangan KPBI dengan tajuk #ReformasiDikorupsi pada tanggal 24 dan 30 September 2019 lalu.
Dirinya menilai jika Hari Sumpah Pemuda dianggap sebagai saat yang tepat yang mana merupakan monumen penting bagi kebangkitan bangsa guna melawan penindasan. Ia yakin jika di periode belum selesai, maka tidak menutup kemungkinan akan diketok palu dalam periode selanjutnya.
Pihaknya ingin memastikan terhadap rezim yang dilantik nanti beserta DPR yang melanjutkan kinerja guna membatalkan beberapa tuntutan yang mereka kemukakan. Yaitu, Ruu minerba, Ruu Pertanahan, termasuk mengajukan kepada presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang KPK.
Damar melihat adanya indikasi pembelokan aspirasi. Sehingga aksi ini akan dilaksanakan secara massif guna menyerukan tuntutan-tuntutan Rakyat. Terdapat pula kepentingan-kepentingan lain yakni kelompok 212, ataupun Islam radikal yang ingin memperjuangkan khilafah yang sengaja menunggangi beberapa aksi guna mendengungkan sistem negeri khilafah ini. Dan juga berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang terpilih melalui pemilu lalu. Selain itu, pihaknya juga terus waspada akan adanya upaya militer atau tentara yang hendak mengambil panggung.
Dalam konsolidasi itu, DEN KPBI menegaskan bahwa ini merupakan gerakan yang bersifat nasional. Artinya, seluruh anggota KPBI akan turun untuk berunjukrasa di sejumlah provinsi.
Penurunan massa ini merupakan hal penting guna menghindari gerakan #ReformasiDikorupsi dibajak oleh pelbagai agenda di luar kepentingan rakyat. Rencananya, mereka akan mengusung bendera Konfederasi. Hal ini bertujuan untuk menegaskan jika kekuatan persatuan federasi-federasi ini tergabung ke dalam KPBI.
Menjawab pertemuan tersebut, para peserta berkomitmen untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi lanjutan. Dengan demikian, pesan maupun persiapan diharapkan akan semakin rapi hingga ke titik akar rumput.
Esensi Sumpah Pemuda harusnya tidak dikotori oleh aksi-aksi berbuntut tuntutan semacam ini. Bukankah, berkali-kali telah ada larangan untuk menyuarakan aspirasi dengan unjuk rasa. Mengingat akan selalu ada celah yang digunakan pihak lain guna melancarkan tujuannya.
Pun dengan pemerintah yang telah bersedia menyiapkan wadah guna menampung segala keluhan. Yang mana memiliki tingkatan didalamnya. Jika merasa ada sesuatu hal yang tidak pas, ada baiknya dimusyawarahkan secara terbuka. Bukan dengan demo yang terkesan menekan pemerintahan untuk menuruti segala keinginan.
Lalu, dimana letak sinkronisasi hari Sumpah Pemuda ini dengan aksi unjuk rasa yang mengkronfontir sejumlah provinsi untuk ikut bergabung didalamnya. Bukankah ini hanya seperti gerakan mengumpulkan massa? Belum lagi kerugian akibat demo yang ditimbulkan, bisa jadi pihak buruh sendiri yang akan rugi, bukan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews