Gak Apa-apa Kalah, Asal Sombong

Jika syarat rekonsiliasi adalah membebaskan semua pelanggar hukum, hanya karena mereka pendukung Prabowo, bisa rusak negeri ini. Hukum dinegosiasikan dengan kepentingan politik.

Kamis, 11 Juli 2019 | 08:22 WIB
0
113
Gak Apa-apa Kalah, Asal Sombong
Prabowo Subianto (Foto: Detik.com)

Pada mulanya adalah kebaikan hati. Prinsipnya, "Menang tidak jumawa. Kalah tidak ngambek."

Lalu, pada pidato kemenangannya Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk bersatu kembali membangun negeri. Sebab sesungguhnya Pilpres hanya semacam pertandingan tentang siapa yang dipilih rakyat untuk menjadi nakoda negeri ini. Pilpres bukan permusuhan yang terus menerus.

"Saya mengajak teman baik saya, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai," ujar Presiden.

Di sana terselip sebuah pikiran baik, bahwa Prabowo dan Sandiaga sama-sama mencintai negeri ini. Meskipum belum diberi amanah tapi itu tidak menghapuskan perannya untuk membangun Indonesia.

Kita membacanya sebagai sikap yang manis. Pertandingan sudah usai. Panggung telah ditutup. Saatnya kembali ke alam nyata. Begitulah yang ingin disampaikan.

Tapi, sialnya ada yang menganggap hidup adalah pertarungan politik tanpa henti. Ketika KPU mengumumkan hasil hitung suara, ada gerombolan yang menyulut kerusuhan. Polisi berhasil meringkusnya. Didalami motifnya. Ujungnya memang bisa sangat mencengangkan : bahwa kerusuhan itu sudah disetting jauh hari.

Korban yang mati, menurut menelusuran, ditembak dari jarak dekat. Dengan posisi tekungkup. Mayat-mayat itu didrop ke lokasi kerusuhan untuk menyulut emosi publik lebih luas lagi.

Tapi sudahlah. Pemilu sudah selesai. Biarkan polisi mengusut gembong di balik kekacauan itu. Biarkan hukum ditegakkan. Sedangkan pada pihak-pihak yang memang tidak terlibat, yuk gandengan tangan lagi.

Begitulah maksudnya. Sebuah ajakan manis dan rasional.

Tapi rupanya ajakan itu ditanggapi orang-orang yang geer. Keinginan untuk bergandengan tangan kembali untuk membangun Indonesia dianggap sebagai kelemahan. Aneh. Justru di Indonesia ini, orang-orang yang kalah, malah mereka yang jumawa. Mereka yang membusungkan dada.

Istilahnya, gak apa-apa kalah yang penting nyohor. Gak apa-apa jadi pecundang yang penting sombong.

"Kami mau rekonsiliasi dengan syarat Rizieq dipulangkan. Dan semua pelanggar hukum dari kubu kami dibebaskan dari hukuman," ujar mereka.

Padahal Rizieq kabur, kabur sendiri. Dia berangkat ke Saudi juga atas inisiatif sendiri. Setahu saya sampai saat ini tidak ada pencekalan pada Rizieq. Artinya kapanpun mau pulang, silakan saja. Gak ada yang halangi.

Tapi kenapa kini Rizieq seolah jadi penting dan diajukan sebagai syarat rekonsiliasi? Iya, Rizieq diangkat sebagai imam besar FPI. Tapi apa urusannya sama Indonesia. Cuma FPI yang menganggap Rizieq besar. Sedangkan rakyat yang lain, sampai sekarang masih bingung.

Justru dengan diajukan syarat itu, rakyat jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Rizieq? Kesalahan apa yang diperbuat Rizieq sehingga ia begitu takut untuk pulang.

"Mungkin maksud mereka begini, mas. Rekonsiliasi boleh asal file video itu dihapuskan," ujar Abu Kumkum.

Saya gak tahu apa yang dimaksud Kumkum tentang file video. Tapi mungkin saja Rizieq tidak mau disamakan dengan Jelangkung. Jelangkung itu pergi gak diantar, pulang gak dijemput.

Sedangkan Rizieq, pergi dengan inisiatif sendiri tapi pulangnya minta dijemput.

Manja banget. Kayak cewek baru jadian aja.

"Emang dia gak punya aplikasi Gojek?" tanya Bambang Kusnadi.

Kedua, rekonsiliasi mestinya tidak menjadikan kita melanggar hukum. Justru rekonsiliasi harus menjadi dasar penegakkan hukum. Jika syarat rekonsiliasi adalah membebaskan semua pelanggar hukum, hanya karena mereka pendukung Prabowo, bisa rusak negeri ini. Hukum dinegosiasikan dengan kepentingan politik.

Jadi sudahlah. Mau bersama-sama membangun Indonesia, mari bergandengan tangan. Tapi apabila mau terus menerus mengacau negeri ini dan ngeyel, itu menyedihkan.

Kalah sih, boleh aja. Asal jangan sombong.

Eko Kuntadhi

***