Bukan hanya Trasama Amany saja yang terkejut saat mendengar pernyataan Prabowo tentang korupsi yang gak seberapa. Pernyataan tersebut akhirnya ditafsirkan bahwa korupsi kecil itu tidak apa-apa. Beda dengan korupsi sapi misalnya atau korupsi pengadaan AlQuran.
"Wah agak shock lihat jawaban Pak Prabowo soal kadernya yang mantan napi koruptor. “Korupsinya gak seberapa..” katanya.
Dari beberapa blunder yang dilakukan oleh Prabowo, pernyataan ini yang paling banyak menyita perhatian. Entah karena Prabowo kurang fokus atau memang sulit untuk mengutarakan kata-katanya sehingga tercekat pada korupsi gak seberapa.
Baca juga Ini 5 Blunder Prabowo yang Berpotensi Menurunkan Elektabilitasnya
Prabowo kerap kali beralasan tidak menerima data. Data yang dimaksud adalah calon anggota legislatif dari partai Gerindra yang ternyata merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Ada 6 calon eks terpidana korupsi yang kembali dicalonkan oleh Partai Gerindra.
Salah satu nama anggota legislatif yang mencuat adalah M Taufik. Sosok yang pernah dicalonkan menggantikan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah mantan terpidana korupsi yang divonis 18 bulan pada tahun 2004 silam.
M Taufik dinyatakan terbukti bersalah karena merugikan negara sebesar Rp488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.
Mungkin yang dimaksud Prabowo korupsinya gak seberapa ini merujuk pada korupsi yang dilakukan M Taufik karena nilainya amat kecil jika dibandingkan dengan korupsi Sapi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Indonesia mengalami kesenjangan dan juga lambat maju karena ulah para koruptor ini. Efeknya bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Lantas apakah Prabowo benar-benar memikirkan apa yang dikatakannya?
Abdul Kadir Karding, wakil ketua TKN pun mengamini bahwa perkataan Prabowo tersebut adalah blunder terbesar.
"Sangat blunder. Itu tidak boleh pemimpin mengatakan seperti itu karena namanya hukum kita harus strict. Kita harus tidak beri jalan," kata Karding dilansir dari CNNIndonesia (17/1).
Prabowo mungkin harus banyak belajar pada PDIP. Partai yang berani untuk mencoret kadernya yang pernah terjerat kasus korupsi dan tidak dicalonkan kembali.
Filtering ini jelas penting untuk menyaring orang-orang yang sudah pernah melakukan kejahatan luar biasa tak ada tempat lagi untuk dipilih kembali.
Apapun alasannya kita harus sepakat bahwa mantan terpidana kasus korupsi tidak layak untuk dicalonkan kembali. Pasalnya bisa saja mereka kembali melakukan hal yang sama jika sudah terpilih. Apalagi jika hukumannya kecil. Sudah banyak contoh beberapa koruptor bisa hidup kaya raya dan tinggal di luar negeri setelah menjalani masa hukuman bahkan kabur dan tidak tertangkap hingga saat ini.
Pada akhirnya pernyataan tersebut membuat publik makin tak percaya dengan komitmen mantan Danjen Kopassus ini dalam memberantas kasus korupsi.
Ibaratnya seperti mengepel dengan kain pel yang kotor. Seharusnya jika ingin lantainya bersih dari kotoran, ya gunakan dong kain pel yang bersih, bukan malah menggunakan kain pel yang kotor nan berminyak. Korupsi itu seperti minyak, licin dan sulit untuk dibersihkan.
Setali tiga uang dengan ketua umumnya, Partai Gerindra pun berkilah bahwa kadernya yang eks terpidana korupsi hanya sebagian kecil saja. Lihat, bagaimana Partai Gerindra yang begitu menyepelekan kejahatan besar yang menjadi masalah di Indonesia sampai-sampai setelah dibentuk KPK pun makin banyak yang tertangkap tangan melakukan korupsi.
Bagi millennial yang mendengar pernyataan Prabowo tersebut justru jadi ngakak. Ya kok capres kita ada yang begini pula modelnya. Barangkali Prabowo sedang bertransformasi menjadi sosok Nurhadi yang semakin asyik dengan banyolan-banyolannya yang menggelitik.
Pertunjukkan yang disajikan baik oleh Prabowo maupun kader-kader Partai Gerindra membuat publik semakin skeptis dengan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di Indonesia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews