Persoalan RUU KPK, juga RKUHP misalnya, bukan ruang yang secara majority dipegang oleh Presiden. Bahkan substansi masalah sebenarya ada di Parlemen.
Sama dengan ejekan temen-temen, kok nggak berani ngritik Presiden? Maka pertanyaannya juga; Kok nggak berani ngritik KPK?
Emangnya 17 tahun keberadaan KPK membuat Indonesia berjaya, bersih dari korupsi? Nyatanya juga tidak. KPK hanya berguna bagi para pimpinan KPK, dan orang-prang yang bekerja di KPK. Juga yang dapat CSR dari KPK, atau ngadain seminar, lokakarya, atau yang dapat order sablonan kaos KPK.
Sinis? Tak perlu sensi. Saya hanya ingin mengingatkan, agar kita proporsional melihat masalah. Karena senyatanya ada banyak masalah di KPK, yang antara kewenangannya yang sangat luar biasa, dengan hasil yang biasa-biasa saja.
Anita Wahid, boleh saja membela KPK sebagai lembaga yang ideal. Tetapi dia juga harus adil melihat persoalan secara keseluruhan.
Tidak hanya berdasar narasi yang dia bangun soal Polisi India dan Polisi Thaliban. Karena fakta politik dalam persoalan ini, tak bisa direduksi dengan keyakinan egaliter anak seorang Gus Dur sekalipun.
Persoalan RUU KPK, juga RKUHP misalnya, bukan ruang yang secara majority dipegang oleh Presiden. Bahkan substansi masalah sebenarya ada di Parlemen.
Namun sayang sekali para aktivis demokrasi, juga hukum dan HAM, selalu mempersoalan konflik kepentingan di ruang-ruang hampa, dan hanya membutuhkan impresi daripada substansi. Apalagi terasa bodoh melawan Parlemen yang tinggal akhir bulan sudah berganti.
Demokrasi kita, selalu lebih lengket dengan isu-isu kebebasan, hak berserikat, hak azasi manusia, kebebasan mimbar. Namun jarang menyoal masalah hukum, aturan, sistem dan mekanismenya. Hal itu menunjukkan betapa bahasa utama kita hanyalah kepentingan masing-masing, dan tidak pernah kepentingan bersama, secara menyeluruh.
Semua orang waras, yang cinta negeri ini, tentu anti korupsi dan punya tekad sama untuk membasmi koruptor. Tapi kalau 17 tahun kehadirannya hanya sukses memberi gaji ratusan juta pada komisionernya, dan tidak mampu menurunkan tensi korupsi, dan kehidupan saya sebagai rakyat tetap biasa-biasa saja (apa hubungannya), apakah saya harus bangga dengan lembaga itu?
Tuntutan saya makin sederhana, masih perlukah KPK kalau cuma ngabisin anggaran negara tapi prestasinya biasa saja? Dan kini, pimpinannya lebay-bibai!
Bijimana kalau Polisi dan Jaksa diberi kewenangan seperti KPK? Saya tetap akan menuntut Jokowi untuk bisa menegakkan hukum serta berantas korupsi, sampai ke akar-akarnya. Entah giimana caranya.
Merasa bosen aja, dengan para aktivis dan pejuang yang nyatanya juga cuma gitu-gitu doang. Nggak berubah.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews