Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sejak pemerintahan pertama yang dipimpin Bung Karno.
Publik kembali dikejutkan dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pernyataannya di Forum Ekonomi Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/11), menafikan perjuangan bangsa Indonesia selama ini yang membela bangsa Palestina dari zionis Israel.
Hal ini terkait sikap Australia yang akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dari pernyataannya, Prabowo terkesan mendukung sikap Australia itu. Bahkan, Prabowo menganggap rencana kontroversial Australia itu bukanlah masalah bagi Indonesia.
Inilah blunder terburuk yang dilakukan Prabowo Subianto selama kampanye Pilpres 2019. Bisakah para pendukungnya di Koalisi Adil Makmur membela apa yang dikatakan Prabowo?
Sekadar untuk diketahui, pembelaan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Pembelaan ini bisa dibilang bagian dari "marwah" perjuangan atau sikap Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia yang masih mengalami penjajahan.
Sikap Indonesia atas penjajahan dunia tercatat abadi di dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti petikan di bawah ini
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Mungkin bisa saja Prabowo mendukung sikap Australia memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengingat posisi Prabowo sebagai oposisi Pemerintah, seperti yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla.
Namun, apa yang dikatakan Prabowo itu tak bisa dilepaskan dari sikap Indonesia sejak kemerdekaannya, dan sikap itu tak pernah diubah, seperti yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Karena hakikatnya mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan membubarkan negara ini. Sikap Indonesia itu sudah dilakukan sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jadi, pembelaan terhadap Palestina tak ada kaitannya dengan oposisi atau Pemerintah. Ini sikap Indonesia sebagai bangsa.
Kemendikbud✔@Kemdikbud_RI
Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sejak pemerintahan pertama yang dipimpin Bung Karno.
"Sikap Prabowo tidak tegas dan cenderung tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina. Prabowo jelas-jelas tidak paham sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina padahal sikap RI selama ini jelas dan tegas perihal isu ini," ucap Zuhairi, yang juga Intelektual Muda Nahdhlatul Ulama (NU) ini kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (23/11).
Pernyataan Prabowo di Forum Ekonomi Indonesia bisa dianggap memberikan "angin segar" kepada negara-negara lain untuk memindahkan kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Untuk diketahui, Yerusalem selama ini menjadi salah satu sumber konflik antara Israel dan Palestina, dimana kedua belah pihak sama-sama mengklaim kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota masa depan mereka. Pernyataan mantan Danjen Kopassus itu sangat aneh dan bertentangan dengan sikap mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, apa yang dikatakan Prabowo itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap politik luar negeri RI dan posisi pemerintah dalam melihat isu Israel-Palestina.
Pernyataan Prabowo juga disesalkan Mantan Gubernur NTB Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang. Melalui akun Instagramnya, TGB menilai pernyataan prabowo Subianto yang dianggapnya tidak ikut mengecam pemindahan Kedubes Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, seolah mengesampingkan jalinan sejarah perjuangan Palestina yang erat dengan perjuangan bangsa Indonesia.
Adakah keterkaitan pernyataan Prabowo di atas dengan kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gery Quinlan ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, 8 September 2018 lalu? Entahlah, semua itu hanya Prabowo yang lebih mengetahuinya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews