Bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, pemerintah menyiapkan alokasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, termasuk lanjutan Bidik Misi bagi 818 ribu mahasiswa penerima.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) dengan jajarannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Rapat tersebut membahas mengenai akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial tahun 2020.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa program Kartu Prakerja bukanlah program untuk menggaji pengangguran. Presiden menilai, saat ini timbul salah persepsi di masyarakat mengenai program Kartu Prakerja.
"Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran, tidak, itu keliru," tegasnya.
Kepala Negara menjelaskan bahwa Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi bagi mereka yang membutuhkan. Program ini menyasar tidak hanya para pencari kerja, tetapi juga para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jadi Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," jelasnya.
Dalam program Kartu Prakerja sendiri, Presiden menyebut, pemerintah memiliki dua fokus yang ingin dicapai. Selain untuk menyerap tenaga kerja, pemerintah hendak meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pekerja.
"Jadi fokus pemerintah dalam kartu prakerja ada dua, yang pertama mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua meningkatkan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan berdaya saing," ungkapnya.
Oleh sebab itu, melalui ratas tersebut Presiden ingin mendapatkan laporan dari jajarannya mengenai persiapan detail dan implementasi program Kartu Prakerja. Selain soal pembentukan project management office (PMO), Presiden juga ingin mengetahui kesiapan platform digital serta alur bisnisnya.
"Dan yang ketiga kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan program perlindungan sosial, Presiden menjelaskan bahwa pada APBN tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan juga anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan. Kemudian untuk Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga, dan untuk Bantuan Pangan Nontunai 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.
"Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun, menjadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun, untuk itu ini perlu juga dilihat progress-nya seperti apa," katanya.
Di samping itu, bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah juga menyiapkan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, termasuk lanjutan Bidik Misi bagi kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima. Presiden pun meminta semua program segera dilaksanakan oleh jajarannya.
"Saya minta semua program yang tadi saya sebutkan, baik kartu prakerja, baik JKN-KIS, baik PKH, baik Bantuan Pangan Nontunai ini segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dan yang paling penting penyaluran kartu itu betul-betul tepat sasaran," tandasnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews