Oposisi mutlak diperlukan ke depan. Jangan semuanya jadi "pengekor". Biarlah Jokowi-Ma'ruf Amin beserta jajaran barunya menjadi kuat karena kritikan keras dan evaluasi berfaedah.
Rupanya menjelang persidangan gugatan yang berisi permohonan penyelesaian sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan oleh kubu pemenangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, muncul wacana dari beberapa partai yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menggandeng Partai Gerindra sebagai mitra koalisi di pemerintahan kelak.
Wacana itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sekaligus anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani. Tidak tanggung-tanggung, Arsul berujar bahwa jika pada akhirnya beberapa partai oposisi ingin bergabung, maka Gerindra yang lebih diutamakan.
"Bahkan di antara anggota KIK (Koalisi Indonesia Kerja) ada juga yang malah melihat bahwa kalau Gerindranya mau, maka Gerindra dapat menjadi preferensi pertama untuk tambahan koalisi pemerintahan dibanding partai lain yang semula pengusung Paslon 02. Jadi singkatnya, Gerindra memang bisa menjadi pilihan pertama jika koalisi pemerintahan hendak ditambah," ujar Arsul (13/6/2019).
Arsul menambahkan, wacana itu muncul sebagai wujud tanggapan atas pernyataan Jokowi yang ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi partai mana pun untuk bekerjasama dan memperkuat kinerja pemerintah.
Meski demikian, ternyata tidak semua partai di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin serta-merta sepakat wacana tadi. Ada yang berpendapat bahwa bergabungnya Gerindra harus melalui pertimbangan matang, yakni menyangkut komitmen.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ace pun berharap bila betul bergabung, nanti Gerindra tidak boleh mengambil sikap yang berseberangan, seperti yang selama ini terlihat dan terasa.
"Yang harus dipastikan sebetulnya adalah komitmen dari semua untuk menjaga pemerintahan ini agar pemerintahan bisa mencapai target yang telah dicanangkan dalam nawacita jilid kedua," kata Ace (12/6/2019).
Lalu apa tanggapan pihak Gerindra dengan munculnya wacana tersebut?
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menyatakan partainya sama sekali belum memikirkan peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Andre beralasan Gerindra saat ini sedang fokus menghadapi persidangan sengketa Pilpres di MK, dan juga yakin pasangan Prabowo-Sandiaga yang bakal menang.
"Ya fokus kami sekarang masih di MK. Kami fokus menghadapi gugatan yang akan kami ajukan ke MK. Belum terpikir sedikitpun soal bergabung. Orang kami yakin Insya Allah Pak Prabowo yang menang di MK. Nanti kami yang mengajakak koalisi ke kami. Bukan kami diajak ke sana. Tapi Insya Allah kami yang mengajak mereka gabung ke kami nanti setelah (sidang) MK," kata Andre (12/6/2019).
Haruskah partai oposisi utamanya Gerindra diajak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin? Betulkah murni supaya sama-sama berjuang di pemerintahan, atau jangan-jangan hanya sebatas rayuan belaka?
Saya sengaja menuliskan judul artikel ini dengan penambahan kata "mau" dalam tanda kurung. Menurut saya ada dua pihak yang sama-sama berkepentingan, yaitu kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga. Artinya ada pihak yang mengajak dan ada pula pihak yang akan diajak.
Menurut hemat saya, ajakan terhadap Gerindra dan beberapa partai oposisi tidak perlu dilakukan, pun sebaliknya partai-partai tersebut sebaiknya jangan tergoda.
Mereka wajib kukuh pada pendiriannya yang telah terbangun. Yang paling penting bagi mereka saat ini adalah bagaimana menjadi partai oposisi yang 'kredibel' saja.
Baca Juga: Gara-gara Ini Parpol Koalisi Oposisi Mendadak Waras dan Bebas dari Setan Gundul
Menjadi oposisi tidak dapat dimaknai sebagai sikap menghindari tugas dan tanggungjawab untuk membangun negara. Oposisi sama penting dan mulianya dengan posisi pemerintah. Sistem pemerintahan justru baru dapat berjalan efektif bila ada kekuatan lain sebagai penyeimbang.
Sekali lagi oposisi mutlak diperlukan ke depan. Jangan semuanya jadi "pengekor". Biarlah Jokowi-Ma'ruf Amin beserta jajaran barunya menjadi kuat karena kritikan keras dan evaluasi berfaedah.
Alasan lainnya adalah, apa iya kabinet pemerintahan yang baru terpaksa dibuat menjadi "gemuk" hanya demi memfasilitasi banyak kepentingan?
Apakah partai-partai yang saat ini sedang berada di pemerintahan ditambah partai koalisi di TKN Jokowi-Ma'ruf Amin (Pilpres 2019) rela jatah jabatan mereka diserahkan kepada partai oposisi?
Bagaimana pula dengan para profesional berpotensi, apakah mereka tidak difasilitasi masuk kabinet?
Dan kalaupun masuk kabinet, apakah Gerindra akan merasa nyaman seperti partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin? Bukankah sulit bagi mereka untuk beradaptasi?
Namun apa pun itu, presiden terpilihlah yang berhak mempertimbangkan dan memutuskannya. Semoga pertimbangannya adalah kepentingan jangka panjang, bukan sesaat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews