Munculnya istilah ‘masyarakat madani’, untuk menyebut masyarakat sipil (civic society) di Indonesia, diinisiasi Cak Nur (Nurcholish Madjid) pada dekade 80-an, mengacu pada Piagam Madinah.
Madinah (kota tempat hijrah Nabi Muhammad) berasal dari kata “madaniyah” yang berarti peradaban. Menurut Cak Nur, masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab. Merujuk pada ciri antara lain: egaliteran (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah.
Perwujudan masyarakat madani diantaranya berada dalam wilayah publik yang bebas, demokrasi, kemajemukan dan keadilan sosial. Menjunjung tinggi nilai, norma dan hukum, transparansi yang ditopang iman dan teknologi. Mempunyai peradaban yang tinggi.
Masyarakat madani (civil society) merupakan syarat mutlak tumbuhnya negara demokrasi. Namun konstruksi masyarakat kita, belum sangat kokoh. Tidak memiliki agenda bersama dan dalam karakter yang tak memiliki kedisiplinan.
Tidak ada sebuah organisasi masyarakat yang kuat, karena relasi patron-client dominan (masih menonjolnya para persona, yang lebih mementingkan individualitasnya). Bukan hanya dalam rentang kaya-miskin, juga jarak antara yang ter-edukasi dan tidak.
Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun, dengan konsep ‘orde baru’ tidak dalam pengertian membangun masyarakat baru. Orba mematahkan konsepsi tumbuhnya masyarakat madani yang digagas Sukarno, yang ironinya justeru Orba merupakan pelaksana paling persisten konsepsi Demokrasi Terpimpin, ketika Sukarno tak sabar dengan proses politik masyarakat madani.
Indonesia menjadi negara modern, tetapi tidak tumbuh menjadi negara mandiri. Sampai paska Reformasi 1998, proses transformasi negara demokrasi belum terjadi. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, revolusi mental atau perubahan sosial masyarakat, justeru mendapat tantangan serius dari dalam.
Berhadapan dengan pihak-pihak yang selama pemerintahan sebelumnya berada dalam comfortable zone. Birokrasi masih berada dalam konstruksi dan moralitas lama; mentalitas korup, dan bukan sebagai public servant.
Prasyarat negara demokrasi sama sekali tidak tumbuh pada jaman Soeharto yang otoriter. Di sisi lain, dengan bendera ‘Piagam Jakarta’, muncul kelompok politik agama (sejak dalam perumusan negara), yang berangkat dari keyakinan berbeda dalam konsepsi demokrasi. Bahkan secara lebih kritis, berbeda konsep dengan Piagam Madani Nabi Muhammad. Disitu politik identitas menjadi persoalan.
Yang menarik, dua warna ini, dalam Pilpres 2019 tampak menguat, bahkan secara pragmatis bergabung ‘melawan’ kepemimpinan model Jokowi, yang merupakan anti-tesis keduanya dan lebih dekat ke Madaniah. Menjadi paradoks menarik, apakah Indonesia mau kembali ke masa Orde Baru Soeharto dengan otoritarianismenya?
Atau ingin kembali ke jaman jahiliyah Mekkah, mengkhianati ajakan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Mestinya kita tak ingin Indonesia mundur.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
