Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan upah layak, hingga upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah telah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis, mulai dari dialog dengan serikat buruh hingga kebijakan deregulasi industri, sudah disiapkan untuk menjawab keresahan masyarakat.
“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, stabilitas ekonomi nasional saat ini cukup kuat sebagai modal untuk memperkuat berbagai program sosial dan perlindungan masyarakat. “Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400, bahkan secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati, baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” jelasnya.
Sementara itu, ekonom M. Rizal Taufikurahman menilai pemerintah terus mengantisipasi potensi meluasnya PHK dengan langkah-langkah strategis dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Menurutnya, insentif bagi industri terdampak menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus tenaga kerja.
“Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri,” ujar Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef itu.
Rizal juga menekankan bahwa dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan bisa direspon tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu 17+8 yang viral di media sosial dan digaungkan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ia menilai suara tersebut merupakan refleksi keresahan sebagian rakyat, namun pemerintah optimistis mampu meredamnya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus tambahan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Target percepatan ekonomi di atas 6 persen diyakini akan membawa dampak positif signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, hingga penguatan daya beli masyarakat.***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
