Salah satu pembahasan dalam Ijtima Ulama IV adalah pematangan rencana pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MPUI) sebagai tindak lanjut dari GNPF Ulama. Pembentukan MPUI sebagai wadah para ulama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai persoalan agama dan kebangsaan.
MPUI akan berfungsi sebagai fasilitator ulama dalam penyelenggaraan ijtima dan berbagai diskursus keumatan. Lewat ijtima hari ini, rencana pembentukan MPUI akan dilihat keseriusannya.
Menurut salah satu penggagas MPUI nantinya Majelis Ulama yang digagas dalam Ijtima Ulama itu akan menjadi pelengkap dan pendorong dakwah yang dilakukan MUI.
MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI adalah organisasi yang didanai pemerintah yang bertindak secara independen dari hal tersebut sudah jelas bahwa MUI akan berafiliasi kepada pemerintah.
MPUI jika dilihat dari latar belakang para ulamanya, adalah para ulama yang kontra dengan pemerintah. Jelas sekali dalam hal ini MPUI ingin mendirikan sebuah lembaga penyaing MUI agar lebih leluasa dalam memberikan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah.
Ijtima ulama yang sudah berlangsung, telah menimbulkan pertentangan dengan kubu pemerintahan. Kubu oposisi tahu betul bahwa saat ini ulama sangat berpengaruh bagi arus perpolitikan di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah MPUI sebagai lembaga fasilitator ulama dalam penyelenggaraan berbagai diskurs keumatan.
MPUI yang bermula dari GNPF Ulama beranggotakan para pendukung paslon nomor urut 2 yang berarti saat ini MPUI bisa dikatakan majelis milik ulama oposisi.
Sedangkan MUI sendiri merupakan lembaga independen yang didanai oleh pemerintah. Dengan dijadikannya KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden negara ini, jelas sekali bahwa MUI merupakan lembaga yang di miliki oleh pemerintah.
Jika ada dua lembaga pengambil keputusan mengenai agama maka hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat terombang ambing dengan keputusan para ulama.
Dikhawatirkan dengan keterombang ambingan tersebut, masyarakat akan terpecah dan kembali menjadi bagian dari polarisasi elite politik yang mengatasnamakan ulama.
Oleh sebab itu disini saya dengan tegas menolak dibentuknya MPUI. Walaupun dibentuknya MPUI sendiri bukan untuk menandingi MUI, secara tidak langsung MPUI akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews