Menggodok Calon Menteri [1] Membaca Narasi Jokowi soal Kabinet

Ada sepuluh hal yang setidaknya dibaca sebagai sebuah langkah besar Jokowi dalam menciptakan kerja 5 tahun ke depan, apa saja?

Minggu, 14 Juli 2019 | 09:50 WIB
0
660
Menggodok Calon Menteri [1] Membaca Narasi Jokowi soal Kabinet
Jokowi dan para menteri (Foto: Detik.com)

Menjelang pengumuman siapa Menteri-Menteri di Kabinet Jokowi adalah hal yang mendebarkan, bahkan jauh lebih mendebarkan ketimbang menunggu pengumuman MK atas hasil gugatan BPN kepada KPU dan Bawaslu. Karena memang publik sudah banyak menduga bahwa Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dengan cara clean and clear dimana pengaduan BPN ke MK sebagian besar dianggap sebuah usaha politik yang sifatnya "artifisial".  

Dalam komposisi menteri, bukan hanya partai-partai koalisi yang saling berebut tapi juga partai partai oposisi. Bahkan hampir seluruh Partai melakukan usaha-usaha lobby politik untuk mendapatkan kursi kabinet. Hanya satu Partai yang nampaknya terkucilkan dari pertarungan kursi kabinet yaitu : PKS. 

Banyak orang mengira-ngira siapa yang duduk di kursi kabinet, dan banyak juga yang menebak bahwa Menteri ini tergeser atau Menteri itu tetap di pos-nya, tapi yang luput dibaca adalah "Bagaimana Jokowi menciptakan narasi kabinet dalam bentuk kerjanya pada 5 tahun mendatang".  

 Ada sepuluh hal yang setidaknya dibaca sebagai sebuah langkah besar Jokowi dalam menciptakan kerja 5 tahun ke depan : 

 1. Politik Perpindahan Ibukota 
2. Perluasan Wilayah Metropolitan, dimana akan tercipta 10 Jakarta Baru
3. Politik Kedaulatan Pangan  
4. Ekonomi dan Investasi
5. Progresivitas Perdagangan 
6. Politik Luar Negeri dan Arah Baru Strategi Geopolitik Berpandangan Sukarnois 
7. Politik Kebudayaan Berbasis Bhinneka Tunggal Ika 
8. Character Building dalam Pembentukan Manusia Indonesia 
9. Pendidikan Nasional Dengan Dasar Preambule UUD 1945
10. Revolusi Digital 

Politik Perpindahan Ibukota, Pentingnya Ketua Bappenas

Politik Perpindahan Ibukota, menjadi kerja besar Jokowi pertama dan ini merupakan "grand design" pemerintahan Jokowi yang juga membentuk dasar dasar fondasi pemerintahan dengan ibukota yang jauh dari Jakarta. Psikologi sentralistis berubah total pada tahapan ini. 

Dalam politik ini Jokowi dan KH Maruf Amin, membutuhkan orang yang mampu membawa pekerjaan besar ini mulai dari situasi perpindahan sampai dengan penempatan lokasi lokasi kantor kementerian dan pergerakan tata kota. 

Di masa Bung Karno, saat Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan berwatak Zaken Kabinet tahun 1957, ada diskursus menarik soal tata ruang negara. Bung Karno sendiri kemudian memerintahkan untuk merumuskan tata ruang tersebut dan disinggung kelak dalam Deklarasi Ekonomi 1963. 

Tata Ruang Negara, dengan membagi wilayah wilayah Nusantara dalam konsentrasi tertentu sempat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang Demokrasi Terpimpin Sukarno 1959-1966, namun pudar dibawah pemerintahan Orde Baru dimana rezim militer Suharto menghendaki Pulau Jawa sebagai sentral segala hal, baik pusat kebijakan politik, industri, perdagangan, kebudayaan sampai sebagai role model way of life seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan yang pernah dimulai oleh Bung Karno ini dikembalikan lagi pada Jokowi sebagai satu titik kebijakan meneruskan alam pikiran Bung Karno dimana Indonesia harus rata distribusi kekayaannya dan tidak terpusat di titik tertentu. Konsepsi tata ruang ini memenuhi gagasan demokrasi atas distribusi kekuatan-kekuatan nasional.  

Bappenas, PUPR, Kementerian Perhubungan, Kominfo dan Kementerian Agraria (BPN) menjadi sangat penting dalam agenda politik ini. Bappenas sebagai langkah awal harus mampu menyusun konsepsi anggaran, mengatur perencanaan perpindahan dengan detil dan  konsolidasi para konsultan konsultan pembangunan sehingga bisa mengarahkan kemenhub, kominfo, PUPR serta kementerian agraria (BPN) dalam satu irama kerja. 

Sosialisasi Bappenas atas perencanaan kota juga bisa menggerakkan masyarakat serta swasta dalam mendorong terbentuknya ibukota baru. Sehingga diperlukan Ketua Bappenas yang memiliki jiwa penggerak atau konsolidator berbagai lini dalam membangun semangat pembentukan ibukota. 

Presiden Jokowi harus bisa menemukan Ketua Bappenas yang tepat,  dimana memiliki kapabilitas bukan saja membentuk semangat di segala lini, namun juga seorang pendorong gerakan kerjasama antar departemen dalam proyek raksasa perpindahan Ibukota, utamanya dibidang perencanaan perpindahan Ibukota, bila perencanaan rapi maka proyek perpindahan itu bisa dikatakan 50% smooth. 
 

Perluasan Wilayah Metropolitan 

Kerja penting kedua Jokowi adalah menumbuhkan kota kota metropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  Urbanisasi sangat penting dalam memancing pertumbuhan ekonomi. 

 Pengembangan kota kota metropolitan yang setaraf Jakarta, dilakukan baik di Pulau Jawa maupuin di Jawa, pengembangan ini juga harus menghadapi persoalan : "Kesiapan politik, strategi city branding dan penataan wilayah baru dalam mendukungh k kemajuan kota kota baru. 

Ada 10 kota Metropolitan yang dikembangkan dengan visi "sama dengan Jakarta". Kota di luar Pulau Jawa :  Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Denpasar. Sementara ada 4 di Pulau Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta. Pengembangan di Pulau Jawa lebiih pada bertujuan pembentukan Megapolitan baru jaringan distribusi dan perdagangan yang ketat. 

Konsepsi pengembangan kota selain Ketua Bappenas, juga memerlukan Menteri PUPR yang kuat. Menteri Basuki Hadimuljono adalah orang yang paling tepat mengemban misi ini. 

Baca Juga: Menebak Menteri Milenial Kabinet Jokowi Jilid II

Kerjanya yang trengginas dalam membereskan jalan tol dengan kepastian waktu yang ketat, ditambah kemampuannya dalam menata kekuatan politik, menjadikan ia satu satunya kandidat yang bisa mengatur irama koordinasi pembentukan kota kota baru. 

Basuki Hadimuljono menjadi kandidat kuat Menteri PUPR Kembali, ia sangat populer di mata rakyat banyak bahkan bagi kaum oposisi ketepatan kerjanya diakui. Basuki juga dekat dengan partai politik sehingga kemampuannya melakukan orkestrasi kerja mendapatkan dukungan kuat Partai Politik.

Ekonomi dan Investasi 

Pos-pos seperti Ekonomi dan Investasi yang menjadi jantung pertumbuhan ekonomi juga kerap dijadikan visi utama Jokowi tentang Indonesia, bisa dikatakan dikuasai oleh kelompok anak anak muda yang berkecimpung di Pasar Modal. 

Kelompok Erick Thohir, Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno bisa dikatakan menjadi pemain utama disini, Sandiaga sampai sejauh ini masih dipertimbangkan untuk masuk kabinet ketimbang kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, kekuatan politik Sandiaga menjadi bagian dari instrumen penting rekonsiliasi kubu Prabowo terhadap pemerintahan. 

Bisa dikatakan Erick Thohir, Rosan Roeslani, Sandiaga Uno dan beberapa anak muda yang tumbuh pada tahun 1997-an menjadi motor utama pembukaan investasi besar-besaran di Indonesia. Pandangan ini diselaraskan oleh pemikiran Jokowi yang selalu menyebut-nyebut soal investasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  

Bagaimana pemikiran Jokowi terhadap Ekonomi dan Investasi pada masa pemerintahan 2019-2024, kerap ia sebut dalam pidato-pidatonya di negara maju. Jokowi berkali-kali seperti melakukan "Road Show" bahwa Indonesia adalah "Mutiaranya Asia", disini Jokowi merujuk pada kemajuan Asia Tenggara sebagai kekuatan ekonomi baru. 

 Ada kesan ambisius juga menggeser pusat permodalan Asia digeser dari Singapura ke Jakarta, walaupun misi ini bisa dikatakan nyaris mustahil, tapi bila Jokowi mampu mengarungi gelombang perekonomian dunia, maka bisa saja ambisi menggeser pusat permodalan dari Singapura ke Jakarta, minimal landasan - landasan utamanya dibangun. 

 Ambisi menggeser pusat ekonomi dari Singapura ke Jakarta adalah ambisi Bung Karno di tahun 1963, saat itu Bung Karno ingin menjadikan Jakarta sebagai "Pusat Politik, Ekonomi dan Kebudayaan Dunia", dimana Gedung Conefo (Conference of the New Emerging Forces), ini artinya menggeser Singapura ke Jakarta sebagai centrumkeuangan dunia di Asia Tenggara merupakan wacana yang sudah lama bagi Indonesia, mungkin hal paling mutakhir adalah "Gerakan Habibie" di Pulau Batam juga cetusan BJ Habibie bahwa Singapura merupakan "Small Little Red Dot" diantara bangsa bangsa besar Asia Tenggara.

Pergeseran pusat keuangan ini memiliki arti penting, bila Presiden Jokowi secara konsisten mengembangkan jaringan pelabuhan di wilayah barat dimana Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara bisa dibereskan, karena Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi titik penting dalam menyaingi Palabuhan Singapura dan Pelabuhan Malaka Malaysia. Bila ini terjadi pola pola pergeseran dengan pengembangan Portcity di Kuala Tanjung dan pengembangan Kota Medan menjadi selaras.

Selain persaingan di wilayah barat, ambisi Presiden Jokowi mengembangkan wilayah timur sebagai pusat perdagangan baru menarik kelompok kelompok negara maju yang menjadikan Pasifik sebagai pusat ekonomi baru. RRC, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menjadikan wilayah Pasifik sebagai "lalu lintas perdagangan baru". 

Presiden Jokowi sendiri sejak lama telah menunjuk Bitung sebagai Pusat Pengembangan wilayah Timur, Bitung dijadikan "gerbang timur pasifik". Disini fungsi pengembangan wilayah-wilayah investasi menjadi sangat penting.

Untuk mencari menteri-menteri dibidang ekonomi dan investasi, tentunya selain paham konsep konsep pengembangan investasi juga musti paham wawasan geopolitik. 

Di tahun 2019-2024, strategi geopolitik sangat penting karena ini akan merumuskan bagaimana Indonesia di tahun 2024 dimana saat itu politik Indonesia ditengarai mengalami pembaharuan politik besar-besaran karena munculnya generasi muda baru yang mengusai peta politik dibandingkan kaum tua. Generasi muda inilah yang dipersiapkan dari sekarang dalam menghadapi tantangan Indonesia masa depan.

(Bersambung)