Sudah waktunya pemerintah, DPR, dan KPU untuk mulai memikirkan atau membahas kembali sistem pemilu kita untuk 2024 supaya lebih efisien.
Pemilu serentak, baik itu pilpres, pileg (DPR,DPRD I,DPRD II) dan DPD tinggal sepuluh hari lagi. Ini pemilu terumit dan termahal di dunia. Masa kampanye juga terlama di dunia, yaitu kurang lebih enam bulan atau setengah tahun. Tahapan pemilu dari masa pendaftaran sampai dilantiknya presiden dan wakil presiden memakan waktu 18 bulan. Awalnya 22 bulan.
Kenapa pemilu di Indonesia termasuk terumit dan termahal di dunia?
Karena dalam pemilu serentak nanti-masyarakat akan diberikan lima kertas suara yang ukuran kertasnya sangat lebar dan panjang. Masyarakat akan memilih atau mencoblos untuk pilpres, DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD.
Apalagi sistem pileg atau pemilihan legislatif dengan sistem terbuka atau memilih dan mencoblos gambar atau foto sang caleg. Tentu ini akan membuat masyarakat bingung karena tidak mengenal sang calon. Jangankan untuk masyarakat awam, untuk yang berpendidikan tinggi saja juga dibuat bingung. Bahkan daftar urutan calon DPD ada yang mencapai nomor urut 50. Oalah...
Dan pemilu 2019 bisa dikatakan pemilu termahal di dunia, karena anggarannya mencapai Rp26 trilyun. Anggaran sebesar itu untuk satu putaran pilpres. Bagaimana kalau capres dan cawapres lebih dari dua pasang dan harus dua putaran seperti pilkada DKI Jakarta?
Tentu dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Belum kalau angka golput mencapai 30%, tentu anggaran itu akan menjadi mubadzir dan terbuang percuma.Karena banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak efisien.
Masa kampanye yang terlalu panjang juga menjenuhkan dan membosankan. Masa kampanye enam bulan lebih adalah masa kampanye yang amat panjang. Bahkan kampanye yang terlalu panjang bisa memicu konflik sosial diakar rumput atau konflik antar pendukung capres dan cawapres.
Apalagi kampanye terbuka membuka peluang untuk terjadinya konflik sosial atau konflik antar pendukung. Hanya karena lihat pendukung memakai baju atau kaos dari capres dan cawapres lain bisa terjadi tindak kekerasan.
Kampanye terbuka dengan melibatkan massa yang sangat besar seperti sebelum era reformasi sangat rentan terjadinya gesekan antar pendukung. Masak hari gini masih kampanye dengan sepeda motor yang memekakkan telinga dan mengganggu lalu lintas.
Bahkan negara tetangga Malaysia sekalipun dengan sistem yang berbeda, tetapi setelah Perdana Menteri terpilih tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melantik sang Perdana Menteri terpilih tersebut. Hanya kurang lebih waktu sebulan sudah dilantik.
Berbeda dengan negara kita, pilpres tangal 17 April dan pelantikan presiden dan wakil presiden baru bulan Oktober. Dan ini juga butuh biaya yang besar. Ujungnya, birokrasi kita memang panjang dan melelahkan.Kalau tidak hati-hati bisa memicu konflik yang tidak diharapkan.
Sudah waktunya pemerintah, DPR, dan KPU untuk mulai memikirkan atau membahas kembali sistem pemilu kita untuk 2024 supaya lebih efisien dan tidak rumit atau bertele-tele dan membosankan. Harus berani membuat terobosan-terobosan supaya pemilu lebih sederhana dan pastisipasi masyarakat juga tinggi.Sekarang era digital.
Bisa saja menerapkan sistem digital untuk wilayah perkotaan dan dengan sistem manual dengan mencoblos untuk wilayah pedesaan yang susah untuk dijangkau. Karena wilayah Indonesia sangat luas dan tidak sama antara pulau Jawa dengan luar Jawa.
Gunakan hak pilih anda sesuai pilihan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
