Ketika berkunjung ke kediaman istri Almarhum Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018), bakal calon presiden yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditanya soal isu bahwa dirinya mendukung gerakan yang akan mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah atau negara Islam.
Dengan tegasnya, mantan Danjen Kopassus ini membantah isu tersebut, dan mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah untuk membela Tanah Air yang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, salah satu visi misinya mencalonkan diri sebagai presiden adalah ingin menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
Prabowo bisa saja membantah dirinya sama sekali tidak mendukung sistem khilafah yang selama ini didengung-dengungkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membubarkan HTI, sontak saja "nyinyiran" dan kritik pedas dilontarkan pendukungnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). HTI seperti mendapat "angin segar" dan dukungan politik yang cukup berharga agar bisa terus melanjutkan eksistensinya mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah.
Oleh karena itu, setelah dibubarkan pemerintah, HTI menyatakan dukungannya pada gerakan #2019GantiPresiden untuk Pilpres tahun depan, karena aspirasi mereka sama dengan massa yang menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan.
Hal ini seperti yang dikatakan Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, bahwa organisasinya memiliki semangat yang sama dengan gerakan yang diusung Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ini. Mereka sama-sama tak menghendaki kepemimpinan Jokowi berlanjut sampai dua periode.
Apa yang dikatakan Prabowo, nyatanya tidak sesuai dengan yang ada di sekelilingnya. Bahkan, tayangan video yang memperlihatkan Mardani Ali Sera bersama Ismail Yusanto sempat dilaporkan ke pihak kepolisian karena menyebutkan "2019 Ganti Sistem" di dalam video itu. Jelas ini merupakan bentuk permufakatan jahat untuk mengubah sistem kenegaraan kita.
Akhirnya, terjawab sudah bahwa Keluarga Besar Gus Dur, yang diwakili Yenny Wahid memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 nanti. Bahkan, dalam deklarasi tersebut, Yenny tidak sendirian. Ada sembilan elemen Gusdurian lainnya, seperti Barikade Gusdur, Gerakan Kebangkitan Nasional (Gatara), Forum Kyai Kampung Nusantara (FKKNU), Jaringan Perempuan untuk NKRI, Satuan Mahasiswa Nusantara, Profesional Peduli Bangsa, Komunitas Santri Pojokan, Milenial Political Movement, dan Garis Politik Mawardi.
Dukungan NU dan Keluarga Besar Gus Dur dan eleman lainnya kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, menjadi bukti bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang bisa diharapkan untuk menjaga kedaulatan bangsa, dan tidak mau sedikitpun kompromi dan memberikan tempat bagi ideologi lain yang hendak mengubah ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
