Pemerintah Indonesia terus melangkah maju dalam mewujudkan visi besar kedaulatan pangan nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari sekadar kebijakan bantuan makanan, MBG kini menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem berbasis ketahanan pangan lokal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi desa, dan dunia pendidikan, program ini membuka jalur distribusi yang langsung menghubungkan produsen pangan lokal dengan konsumen akhir yakni siswa sekolah dasar dan masyarakat rentan.
Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pada pertengahan Juli 2025, pemerintah mencatat bahwa program ini telah menyasar lebih dari 6,2 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan program ke seluruh pelosok negeri. Target nasionalnya bahkan jauh lebih besar yakni 82,9 juta penerima yang akan dilayani oleh lebih dari 32.000 satuan penyedia layanan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Kunci utama keberhasilan MBG terletak pada kemampuannya membangun ekosistem. Program ini tidak hanya menyuplai makanan bergizi tetapi juga menciptakan pasar baru bagi hasil pertanian perikanan dan peternakan lokal. Dengan pendekatan ini pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.
Salah satu suara penting yang menggarisbawahi keberhasilan pendekatan ini datang dari Ahli Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ikeu Tanziha. Ia menilai bahwa MBG telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya makanan bergizi yang bersumber dari produk lokal. Menurutnya siswa kini mulai terbiasa dengan variasi menu sehat yang berasal dari bahan pangan daerah masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak menjadi agen perubahan di rumah mereka membawa pulang pengetahuan tentang gizi yang diperoleh di sekolah dan memengaruhi kebiasaan makan keluarga.
Di sisi lain ekosistem MBG juga memperoleh penguatan dari sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Bambang Prasetya menyampaikan bahwa pendekatan bioteknologi pertanian sangat krusial dalam menjamin pasokan pangan lokal yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pengembangan benih unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama mampu meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Hal ini menurutnya menjadi fondasi penting dalam menopang sistem pangan lokal yang menjadi tulang punggung program MBG.
Dari pernyataan kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa MBG telah merangkul berbagai disiplin ilmu dan sektor pembangunan. Tidak hanya ahli gizi dan ilmuwan tetapi juga petani koperasi dan UMKM menjadi bagian dari mesin penggerak utama program ini. Pemerintah pun membuka ruang seluas-luasnya bagi kolaborasi lintas sektor baik dari kalangan swasta maupun komunitas lokal.
Program MBG dijalankan dengan empat pendekatan strategis yang saling terhubung. Pertama penyediaan bahan pangan lokal dilakukan dengan menggandeng petani dan nelayan di daerah masing-masing. Hasil panen seperti telur ikan air tawar sayuran organik hingga buah-buahan tropis dimanfaatkan sebagai bahan utama menu harian siswa. Kedua proses produksi makanan dikelola oleh unit SPPG yang berada dekat dengan lokasi sekolah. Unit-unit ini sebagian besar dikelola oleh koperasi desa dan UMKM pangan yang memenuhi standar gizi dan kebersihan. Ketiga pemerintah mendorong integrasi edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah dasar. Materi pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal sehingga siswa lebih mudah memahami pentingnya konsumsi makanan sehat berbasis sumber daya daerah.
Keempat sebagai bentuk kesinambungan pemerintah menggandeng lembaga riset seperti BRIN dan perguruan tinggi untuk mendukung inovasi pada sektor pangan lokal. Riset tentang ketahanan benih manajemen pasca-panen dan digitalisasi distribusi menjadi bagian penting dari ekosistem yang dibangun.
Dampak positif program ini semakin terasa di berbagai daerah. Di Aceh misalnya program MBG tidak hanya memperbaiki pola makan siswa tetapi juga meningkatkan pendapatan petani lokal yang kini memiliki pasar tetap untuk hasil tanam mereka. Di Sleman Yogyakarta koperasi desa berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan media center desa untuk menyuplai hasil pertanian ke dapur SPPG. Kolaborasi ini memperkuat posisi ekonomi desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Dari sisi kebijakan pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Pengadaan bahan pangan dan penyaluran makanan dilakukan secara terbuka dengan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Setiap unit SPPG diwajibkan melaporkan secara berkala komposisi gizi makanan yang disajikan serta menyampaikan laporan penggunaan dana operasional.
Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada pencapaian target kuantitatif tetapi juga memastikan kualitas program tetap terjaga. Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam desain program MBG. Oleh karena itu dukungan lintas sektor pelibatan masyarakat dan kolaborasi dengan komunitas ilmiah menjadi pondasi penting yang terus diperkuat.
Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar program makan gratis. Ia adalah jembatan menuju kemandirian pangan nasional yang dibangun di atas fondasi kolaborasi inovasi dan keberpihakan pada potensi lokal. Melalui program ini pemerintah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus datang dari pusat tetapi bisa tumbuh dari desa-desa kecil yang diberdayakan dihargai dan diberi ruang untuk berkembang.
Dengan semangat gotong royong MBG menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu membangun masa depan yang sehat berdaulat dan berkeadilan dimulai dari piring makan anak-anak bangsa.
*)Pengamat Isu Strategis
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews