Pemerintah Optimal Membangun Papua

Untuk mewujudkan pembangunan nasional secara Indonesiasentris, tentu saja pembangunan haruslah merata dari sabang sampai merauke, salah satu wilayah yang mendapatkan sorotan pemerintah adalah Papua dan Papua Barat.

Hingga saat ini, Pemerintah telah optimal membangun Papua yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah maupun kesejahteraan rakyat.

Pembangunan di wilayah Papua tentu bukanlah tanpa target, dimana pemerintah mentargetkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, share ekonomi regional sebesar 2,1 persen per PDRB 2024, kebutuhan investasi sebesar Rp 41,1 triliun, tingkat kemiskinan sebesar 18,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,5 persen.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan Papua pada tahun 2020-2024 adalah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui transformasi ekonomi dari berbasis SDA ke Industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak dan gas bumi.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua berbasis ekologis dan wilayah adat.

Selain itu, pemerintah juga mentargetkan adanya peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, penguatan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua.

Dirinya berharap, semoga arah kebijakan di Pulau Papua pada tahun 2020-2024 dapat menjadi formulasi kebijakan yang tepat dan diterima oleh masyarakat Papua serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan SDM pulau Papua.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini tentu selaras dengan Intruksi Presiden No.9 Tahun 2020.

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur PUPR sebesar Rp 6.12 triliun untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar.

Sementara di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatab Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Basuki mengatakan, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua.

Ketiga, Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Keempat. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Diantaranya telah dibangun jalan Trans Papua sepanjang 3.534, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan jembatan youtefa sepanjang 1,3 km.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 – 2,5 miliar.

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai kepala balai, kepala satker maupun PPK.

Lalu, PUPR juga memiliki program pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR, di antaranya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Kementerian PUPR juga berharap, dengan adanya komitmen yang saling berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

Membangun Papua secara optimal tentu saja membutuhkan dukungan serta sinergitas dari berbagai pihak, program ini memang selayaknya didukung agar rakyat Papua dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan di kemudian hari.

***