Membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintahan dalam lima tahun pertama? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.
Namun, Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.
"Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain," ujar Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.
Untuk diketahui, Forum A1 yang kali ini mengangkat tema "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" digelar oleh Inisiator Indonesia. Forum tersebut menghadirkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan sebagai narasumber.
Saat ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya tersebut, Presiden mengatakan, infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini, negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.
"Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan," ujarnya.
Namun, menurutnya, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden.
"Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," Presiden melanjutkan.
Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
"Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita," ucap Presiden.
Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal konektivitas. Pembangunan infrastruktur yang berupaya menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia tersebut menjadikan jaringan logistik di Indonesia bertahap semakin baik.
"Ini juga memfasilitasi produksi sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan lima tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil," tuturnya.
Adapun yang keempat, Presiden Joko Widodo mengartikan infrastruktur sebagai sebuah pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat.
"Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga yang sebelumnya harus jalan kaki butuh waktu 4 hari 4 malam, dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden melanjutkan, membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Menurutnya, banyak budaya baru yang coba dikenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah.
"Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan," ucapnya.
Terakhir, Kepala Negara menegaskan bahwa membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, selama ini pembangunan infrastruktur terpusat hanya di Pulau Jawa sehingga ketimpangan infrastruktur di antara pulau-pulau lain di Indonesia menjadi besar. Dengan pembangunan yang dilakukan secara merata pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah hendak mengupayakan sila kelima dari Pancasila.
"Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur," tandasnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews