Buruk Rupa Banjir, Cermin Orang Lain Dibelah

Provinsi DKI Jakarta sering menjadi langganan banjir. Curah hujan yang sebentar saja kadang bisa bikin banjir atau genangan air yang membuat pengguna jalan terganggu. Apalagi proyek penanganan banjir sudah terhenti dua tahun.

Proyek normalisasi yang digagas dan dijalankan gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah terhenti. Dan oleh gubernur sekarang yaitu Anies Baswedan dihentikan karena tidak cocok dengan ide atau kebijakannya.

Baru-baru ini Gubenur Anies melakukan sidak akibat banjir di jalan Letjen MT Haryono dan DI Panjaitan. Gubernur Anies sambil berkacak pinggang menyalahkan Adhi Karya selaku kontraktor Lintas Rel Terpadu (LRT) dan  menjadi biang keladi atau penyebab banjir di dua jalan tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang merasa tertuduh membalas tuduhan gubernur Anies Baswedan yang menurutnya bahwa penyebab banjir di dua jalan tersebut karena pembangunan LTR. Menteri Budi meminta Gubenur Anies untuk membuktikan tuduhannya tersebut.

Tak ingin meladeni permintaan menteri Budi, Gubernur Anies malu sendiri dan langsung meralat ucapannya yang awalnya penyebab banjir di jalan MT haryono dan DI Panjaitan akibat pembangunan LRT yang dilakukan oleh Adhi Karya, berubah menjadi karena kurangnya pompa air yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

Gubernur Anies mempunyai program terhadap penanganan banjir di DKI Jakarta. Dalam janji kampanyenya pada pilkada 2017, Gubernur Anies akan melakukan naturalisasi bukan normalisasi seperti yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama dalam menangani banjir di DKI Jakarta.

Ternyata janji itu untuk melakukan naturalisasi terkait banjir tidak semudah seperti menaturalisasi pemain bola yang sering dilakukan oleh PSSI untuk merekrut pemain asing.

Penanganan banjir di DKI Jakarta tidak akan bisa terlasana kalau tidak melibatkan pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian PUPR yang dikomandani oleh Basuki Hadi Mulyono. Pemerintah DKI Jakarta yang membereskan pembebasan lahan yang sudah dihuni oleh warga dan kementerian PUPR yang akan melaksanakan pembangunannya.

Tanpa pembebasan lahan oleh Pemprov DKI hampir tidak mungkin kementerian PUPR akan melakukan pembangunan, baik itu normalisasi atau naturalisasi untuk menangani banjir di DKI Jakarta.

Dulu Gubernur Anies sebelum terpilih sebagai gubernur DKI pernah mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta itu salah karena dialirkan ke laut. Menurut Anies air hujan itu bukan dialirkan ke laut tetapi dikembalikan lagi atau dimasukkan kedalam tanah. Super sekali ide gagasannya!

Sebenarnya apa yang dikatakan Gubernur Anies itu ada benarnya. Air hujan dialirkan ke dalam tanah lagi. Yang menjadi masalah adalah untuk mengalirkan atau memasukkan air ke dalam tanah yang jumlah air sekian kubik perlu waktu yang lama.

Dan sebelum masuk kedalam tanah, air hujan itu sudah membuat banjir di mana-mana dan menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit.

Ada lagi program Gubenur Anies dalam menangani banjir, yaitu membuat drainase vertikal. Namanya keren-keren ada naturalisasi dan drainase vertikal tapi belum ada yang cespleng atau dieksekusi program kerjanya untuk menangani banjir di DKI Jakarta. Masih sebatas kata-kata manis. Kicaunya memang menarik dan enak didengar, tapi sayangnya Anies bukan burung.

Jangan sampai si buruk rupa bercermin, karena buruk rupanya-cermin jadi tertuduh atau menjadi sasaran penyebab buruk rupanya. Begitu juga jangan sampai karena kinerjanya buruk atau tidak maksimal pihak lain menjadi tertuduh atau biang keladi penyebab banjir.

Semoga masyarakat DKI Jakarta bahagia dan lebih baik di bawah Gubernur Anies.

***