Pemerintah Ambil Tindakan Tegas Blokir Rekening Bansos yang Dipakai Judi Daring

Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial yang terbukti digunakan untuk aktivitas judi daring. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal keras terhadap penyalahgunaan dana negara, tetapi juga ajakan moral kepada seluruh penerima bansos agar menyadari kembali tujuan utama bantuan, yakni melindungi keluarga miskin dari jeratan kemiskinan dan memastikan keberlangsungan hidup mereka. Dalam kondisi di mana negara berusaha keras mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, setiap tindakan penyimpangan tidak bisa ditoleransi.

Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini sedang melakukan validasi menyeluruh terhadap data penerima bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi jumlah bantuan secara nasional. Yang dilakukan adalah pengalihan bantuan kepada masyarakat yang lebih berhak setelah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan. 

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menunjukkan bahwa sekitar enam ratus ribu penerima bansos diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Fakta ini jelas mengejutkan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebagian penerima bisa dengan mudah menyalahgunakan dana yang seharusnya menopang kebutuhan pokok.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap dua belas juta data penerima bansos. Dari jumlah tersebut, sekitar dua juta penerima dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengecekan bersama PPATK dan perbankan, lebih dari tiga ratus ribu penerima telah dihentikan pencairannya. Ia menekankan bahwa proses validasi tidak akan berhenti pada angka itu, tetapi terus diperbarui agar bansos benar-benar tepat sasaran.

Lebih jauh, Gus Ipul menyatakan bahwa penerima yang terindikasi judi daring masih memiliki peluang untuk mendapatkan kembali haknya, dengan catatan mereka melewati pendataan ulang dan verifikasi ketat. Pemerintah memberi ruang bagi mereka yang terbukti benar-benar membutuhkan bantuan karena tidak menutup kemungkinan ada penerima yang hanya menjadi korban atau dimanfaatkan pihak lain. 

Ia memastikan pula bahwa bantuan yang dihentikan tidak berkurang nilainya, melainkan dialihkan kepada masyarakat dalam kategori desil satu dan desil dua, yaitu kelompok paling rentan secara ekonomi. Dengan begitu, tidak ada hak masyarakat miskin yang hilang, hanya berpindah kepada mereka yang lebih layak.

Kebijakan tegas ini tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bangka, melalui Kepala Dinsos Baharudin Bafa, menegaskan bahwa pihaknya menghentikan penyaluran bansos kepada lima warga Sungailiat yang diduga menggunakan dana Program Keluarga Harapan untuk judi daring. Menurut Baharudin Bafa, langkah pemblokiran rekening penerima merupakan punishment yang harus dipahami sebagai pesan keras agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, yaitu meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

Meski begitu, Baharudin Bafa tetap membuka ruang reaktivasi dengan syarat penerima menunjukkan komitmen yang nyata untuk berhenti dari praktik judi daring. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk pembelajaran agar penerima memahami bahwa bansos tidak bisa diperlakukan sebagai dana bebas pakai. Lima warga yang terindikasi memang berasal dari Kecamatan Sungailiat, tetapi ia menegaskan tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga ditemukan di tujuh kecamatan lain di Kabupaten Bangka. Ia mengingatkan bahwa PPATK memiliki kewenangan menelusuri arus uang, sehingga persoalan ini bukanlah main-main.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Malang. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengungkapkan bahwa sekitar empat ribu warga telah dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Donny menjelaskan bahwa data empat ribu warga tersebut sudah dihentikan oleh Kementerian Sosial, meski belum dipastikan apakah semuanya termasuk yang terindikasi judi daring. Ia menekankan bahwa proses verifikasi ulang masih berjalan untuk memastikan bansos tepat sasaran.

Donny menambahkan bahwa kemungkinan besar sebagian dari penerima yang dicoret berasal dari kesalahan kategorisasi, misalnya warga yang tergolong mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Ia menyebutkan bahwa data bansos diambil dari berbagai sumber, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, registrasi sosial ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi hal yang mutlak agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewat.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak masuk daftar masih bisa mengajukan ulang melalui situs resmi Kemensos atau melalui petugas PKH di lapangan. Donny menekankan pentingnya musyawarah kelurahan untuk perbaikan data dan ground checking sebagai langkah memastikan keakuratan penerima manfaat.

Melihat rentetan kasus di berbagai daerah, jelas terlihat bahwa kebijakan pemblokiran rekening bansos yang digunakan untuk judi daring merupakan strategi nasional yang harus didukung. Negara tidak boleh kalah dengan praktik penyalahgunaan bantuan, apalagi ketika menyangkut uang rakyat yang ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin.

Namun, ketegasan pemerintah juga harus diimbangi dengan edukasi dan pendampingan. Penerima bansos perlu diberi pemahaman bahwa bantuan ini adalah tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat. Judi daring tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memutus kesempatan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah sudah menunjukkan ketegasan dengan memblokir rekening yang disalahgunakan, kini giliran masyarakat yang harus berkomitmen menjaga amanah tersebut. Bansos bukanlah dana konsumtif, melainkan harapan negara untuk membangun ketahanan keluarga dan memperkuat keadilan sosial di tengah bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara