Jaga Situasi Kondusif Pasca Pilkada, Masyarakat Tegas Tolak HUT OPM

Pilkada Serentak 2024 menghadirkan peluang emas bagi masyarakat Papua untuk menunjukkan komitmen tegas dalam menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ajang kontestasi politik lokal lima tahunan ini bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas dalam menjaga kedamaian dan stabilitas wilayah.

Dalam konteks tersebut, Pilkada 2024 menjadi simbol perjuangan rakyat Papua untuk bangkit, melangkah maju, dan melepaskan diri dari narasi separatis yang terus diembuskan kelompok tertentu.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw, menekankan bahwa 1 Desember seharusnya diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, bukan sebagai hari ulang tahun OPM.

Menurutnya, masyarakat Papua perlu lebih bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan ‘merdeka’ yang sering disuarakan oleh pendukung OPM. Modouw mengungkapkan keprihatinannya terhadap anak-anak muda yang menjadi sasaran propaganda kelompok separatis. Ia menjelaskan bahwa mereka telah terpengaruh oleh informasi yang sengaja dipelintir oleh kelompok tertentu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mama Sip, begitu ia kerap disapa, menyatakan bahwa klaim kemerdekaan yang sering digaungkan oleh OPM hanyalah angan-angan yang tidak berdasar. Sebagai anak dari seorang veteran, ia merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan pandangan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Modouw percaya bahwa dengan semangat persatuan dan penguatan identitas nasional, masyarakat Papua dapat melangkah lebih jauh dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, tokoh pemuda dan adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, juga menegaskan pentingnya menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang dapat memicu konflik horizontal seperti perang suku. Menurutnya, stabilitas wilayah adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang sukses.

Karmin menyoroti bahwa setiap warga Papua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung siapapun pemimpin yang terpilih. Dengan menjaga persatuan, Tolikara dapat tetap aman dan damai, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Papua mampu menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Tokoh Pemuda Tolikara tersebut juga memperingatkan bahaya besar yang muncul jika masyarakat terpengaruh oleh agenda separatis, termasuk pada 1 Desember yang sering dimanfaatkan OPM untuk menyebarkan simbol-simbol seperti bendera Bintang Kejora.

Namun, ancaman nyata dari kelompok separatis tersebut tidak dapat diabaikan. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, kekejaman kembali terjadi di Distrik Paniai Timur, Papua Tengah. Seorang tukang ojek bernama STN ditemukan tewas dengan luka tusuk dan bacok di tubuhnya.

Insiden tersebut menambah panjang daftar tindakan brutal OPM yang mengancam kehidupan warga sipil. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, mengecam keras aksi biadab tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan terus bekerja untuk menangkap pelaku dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang.

Kekerasan seperti itu menunjukkan bagaimana OPM menggunakan taktik intimidasi untuk menanamkan ketakutan di masyarakat. Tindakan semacam ini bertujuan merusak stabilitas wilayah dan mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung. Aparat keamanan pun telah meningkatkan pengawasan di daerah-daerah rawan konflik guna memastikan pesta demokrasi tingkat daerah itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Pilkada Serentak 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Papua untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menolak provokasi OPM. Ajang ini adalah bukti bahwa masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki kesadaran politik yang semakin matang. Pilkada tersebut juga mencerminkan semangat masyarakat untuk menciptakan perubahan positif dan membangun Papua yang lebih maju.

Masyarakat Papua telah banyak belajar dari sejarah bahwa narasi separatis hanya membawa perpecahan, konflik, dan kerugian bagi warga setempat. Sebaliknya, partisipasi aktif dalam proses demokrasi memberikan peluang nyata untuk mengubah wajah Papua menjadi wilayah yang sejahtera dan damai.

Dengan memilih pemimpin yang tepat, Papua dapat melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah pusat, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Penting untuk diingat bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar rutinitas politik, melainkan momentum strategis untuk memperkuat integrasi Papua dalam NKRI. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi tersebut, masyarakat Papua menunjukkan bahwa mereka memiliki tekad kuat untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan memajukan kehidupan bermasyarakat.

Sikap tegas terhadap OPM juga merupakan sinyal kuat kepada dunia bahwa Papua tidak akan tergoyahkan oleh propaganda separatis. Sebaliknya, masyarakat Papua semakin matang dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya provokatif yang dilakukan oleh kelompok separatis.

Pilkada Serentak 2024 menjadi bukti nyata bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang siap melangkah lebih maju di bawah kepemimpinan yang dipilih melalui mekanisme demokrasi.

Momentum Pilkada Serentak 2024 tidak hanya mencerminkan kedewasaan politik masyarakat Papua, tetapi juga menunjukkan bahwa rakyat Papua memiliki semangat kebersamaan yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dengan sikap tegas menolak provokasi OPM, masyarakat Papua mengirimkan pesan bahwa kedamaian dan kemajuan adalah prioritas utama. Hal ini sekaligus memperlihatkan optimisme bahwa Papua mampu berkembang menjadi wilayah yang damai, sejahtera, dan harmonis di masa depan.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Bali