*Jakarta* - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemdes Kemendagri) untuk memastikan kepala desa dan ASN tetap netral selama tahapan pemilu berlangsung.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya pembinaan khusus untuk kepala desa demi menegakkan netralitas mereka. “Kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Bina Pemdes untuk memastikan netralitas kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024. Kami juga akan membentuk grup khusus bersama Kemendagri terkait pembinaan ini,” ungkap Bagja.
Bagja juga meminta pengawas di daerah rawan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk lebih cermat dalam memantau laporan masyarakat.
“Pengawas harus selalu cek media sosial dan aplikasi pelaporan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, terutama di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menurunkan standar pelayanan publik.
“ASN yang terlibat politik cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini berdampak buruk pada kualitas pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Suganda berharap ASN tetap memegang teguh prinsip netralitas agar pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.
Ombudsman RI, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, mendukung penuh segala upaya memastikan ASN bersikap netral dalam setiap tahapan pilkada.
“Kami akan terus mengawasi dan mengingatkan ASN agar senantiasa profesional, tidak terlibat dalam politik praktis, serta berfokus pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas,” kata Suganda.
Di Provinsi Bengkulu, langkah konkret telah dilakukan jauh hari sebelum Pilkada dimulai. Pada 27 November 2023, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah mendeklarasikan komitmen untuk penyelenggaraan Pilkada yang damai, tertib, dan netral.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memastikan ASN tetap memberikan pelayanan publik terbaik sambil mematuhi pedoman netralitas yang diatur dalam Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
“Netralitas ASN bukan berarti mereka kehilangan hak pilih. ASN tetap memiliki hak politik yang hanya bisa diekspresikan di bilik suara, bukan di muka publik,” tegas Isnan.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pengawas pemilu, Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan berkualitas, mencerminkan nilai-nilai demokrasi sejati.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
