Wiranto Pancing Maluku Merdeka?

Pernyataan Menko Polhukam Wiranto agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah supaya tidak menjadi beban Pemerintah, telah melukai hati masyarakat Maluku. Mereka minta dihapus dari NKRI.

Menurut mereka, kalau gempa Maluku dianggap membebani keuangan negara, Maluku minta dihapus dari NKRI. Demikian pernyataan sikap Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM), Selasa (1/10/2019).

“Para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia,” tegas pernyataan tersebut yang beredar di media.

“Kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis pernyataan yang diteken Dr. (Cand.) Djamaludin Koedoeboen, SH., MH (Ketua) dan Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM (Sekjen) KKBMM) itu.

Berikut selengkapnya…

Pernyataan Sikap

Menyikapi pernyataan Bpk. Wiranto, Selaku Menko Polhukam RI, yang pada pokoknya menyatakan agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah, maka kami, Badan Pengurus Pusat — Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) menyampaikan Pernyataan Sikap:

1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden,

2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 thn silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,

3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini rnasih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan,

4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah,

5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan guna mendapat respon dari pihak Pemerintah cq Kemenko Polhukam Rl.

Jakarta, 1 Okt. 2019

Hormat kami,

Badan Pengurus Pusat KKBMM

Dr. (Cand.) Djamaludin Koedoeboen, SH., MH (Ketua)

Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM (Sekjen)

Pernyataan Wiranto tersebut jelas bisa memancing Maluku Merdeka. Ini tampak dari surat pernyataan yang dibuat Badan Pengurus Pusat KKBMM itu. Ancaman ini jangan dianggap main-main, tapi serius! Jangan sampai Maluku lepas dari NKRI.

Jika lepas, Wiranto bisa disebut sebagai penyebabnya. Mestinya Wiranto mengambil hikmah dan pelajaran dari lepasnya Timor Timur dulu. Karena, saat itu Wiranto menjadi Panglima ABRI yang dituding telah melakukan pelanggaran HAM.

Berbagai peristiwa kerusuhan di Timtim itulah yang merupakan tanggung jawab Wiranto itu akhirnya mendorong PBB melakukan Jajak Pendapat (Referemdum) atas Timtim. Presiden BJ Habibie terkena imbasnya. Padahal, Wiranto juga berperan.

Kali ini Wiranto membuat sebagian masyarakat Maluku marah. Padahal, yang terjadi bukan kerusuhan seperti di Timtim (kini Timor Leste). Pangkal masalahnya adalah Wiranto minta pengungsi gempa Ambol kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah.

Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pascagempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019). Menurut Wiranto, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali.

Banyaknya pengungsi ini disebut Wiranto akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami.

“Pengungsi ini ditakuti adanya informasi adanya gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa, padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (30/9/2019).

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian.

“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku merilis korban jiwa akibat gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi di Ambon pada Kamis (26/9/2019) mencapai 20 orang.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan korban tewas tersebar di Kota Ambon sebanyak 8 orang, Kabupaten Maluku Tengah 10 orang dan Kabupaten Seram Bagian Barat 2 orang.

Sedangkan, jumlah korban yang terluka, menurut data BPBD Provinsi Maluku, totalnya mencapai 152 orang yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah 108 orang, Kabupaten Seram Bagian Barat 13 orang dan Kota Ambon 31 orang.

Gempa juga membuat 25 ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan 534 rumah, 12 rumah ibadah, delapan kantor pemerintahan, enam sarana pendidikan, satu fasilitas kesehatan, satu pasar dan satu jembatan.

Wiranto sendiri membantah memiliki niat untuk menyakiti perasaan korban bencana gempa di Pulau Ambon, Maluku. Hal itu untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa banyaknya pengungsi gempa di Maluku telah menjadi beban bagi pemerintah pusat dan daerah.

“Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah," ujar Wiranto dalam keterangan tertulis, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (2/10/2019).

Wiranto justru mengundang pejabat terkait yang menangani bencana alam, salah satunya Kepala BNPB Doni Monardo. Ia meminta Doni agar segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa itu.

Terkait hal itu, Wiranto menyampaikan pemerintah merasa perlu memberi penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau mereka agar kembali ke rumah masing-masing.

Imbauan tersebut, kata Wiranto, disampaikan karena salah satu masalah yang dihadapi terkait pendidikan anak-anak hingga risiko penyakit.

“Itu yang sebenarnya menjadi hasil rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin di kantor Kemenkopolhukam,” ujar Wiranto.

Wiranto menganggap ada pihak yang memutarbalikkan penjelasannya kepada masyarakat. Ia menilai hal itu untuk menyerang dirinya.

 ***