Dua pegawai KPK mendapat perlakuan kekerasan fisik oleh pegawai Pemprov Papua. Kedua pegawai KPK tersebut dalam rangka menyelidiki atau memantau rapat evaluasi hasil APBD tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Ini juga agak ganjil,Pemprov Papua rapat di Hotel Borobudur Jakarta. Sedangkan biaya transportasi untuk satu orang saja memakan biaya kurang lebih 6 juta (pergi-pulang). Kalau mencapai puluhan pegawai, berapa biaya transportasi yang dikeluarkan?
Dan baru kali ini ada pegawai KPK menerima perlakuan yang tidak mengenakkan dari pihak yang diduga melakukan perbuatan korupsi. Berani melakukan kekerasan fisik. Bahkan tasnya digeledah dan kamera juga disita oleh pegawai Pemprov Papua tersebut. Padahal selama ini KPK yang sering menggeledah. Benar-benar nekat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah menangkap tangan atau menangani para kepala daerah dari semua provinsi atau kabupaten/kota, kecuali provinsi/kabupaten di Papua. Padahal patut diduga para kepala daerah di Papua banyak terjadi korupsi. Seperti dana otsus yang tidak jelas juntrunganya atau tidak jelas bentuk pertanggungjawabnya.
Menangani kasus korupsi di Papua harus hati-hati dan memakai strategi lain, karena masyarakat Papua mempunyai sifat dan karakter lain. Seperti ketua adat yang masih sangat berpengaruh dan terkadang menjadi pelindung para kepala daerah.
Dalam konflik pilkada sering kali pihak yang kalah mengerahkan massanya dan melakukan pembakaran kantor pemerintah. Pernah juga kantor Kementerian dalam negeri di Jakarta dirusak oleh masyarakat Papua yang tidak terima jagoannya kalah.
Dalam konflik antar suku sering kali pihak TNI dan Polri malah menjadi korban terkena panah atau tombak. Terkadang nyawa jadi taruhannya. Hal-hal seperti ini yang harus KPK perhatikan dan harus hati-hati kalau ingin menangani kasus korupsi di Papua.
Inilah yang sampai sekarang KPK belum berani masuk ke wilayah Papua untuk menangani kasus-kasus korupsi. Bisa jadi KPK bisa melakukan OTT kepada kepala daerah di Papua, tapi untuk membawa ke Jakarta belum tentu bisa. Kenapa? Karena bisa saja masyarakat adat akan menjadi penghalang atau pelindung bagi kepala daerah yang bersangkutan. Hanya di Papua, bandara bisa diduduki oleh masyarakat.
Keterikatan atau hubungan antara kepala daerah dan tokoh/kepala adat sangat kuat dan saling membutuhkan.
Untuk itu KPK harus menggunakan strategi lain dalam menangani kasus korupsi di Papua.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
