Sekitar 200 orang mahasiswa dan masyarakat yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Papua menggeruduk Kantor DPRD Jabar di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (30/8).
Dalam aksinya mahasiswa menyebut bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). lndonesia dengan adanya Papua merupakan kekayaan budaya dan menjadi bagian terpenting dari Indonesia.
"Ketika hari ini NKRI dihadapkan dengan para kelompok perpecahan maka solusinya adalah menjaga keberagaman itu. Isu rasisme di negeri ini adalah bagian yang harus segera di selesaikan. Papua adalah bagian terpenting yang harus dirangkul," kata koordinator aksi M Satria saat berorasi.
Ia menyebut, Papua adalah anak kandung NKRI yang harus dipertahankan sebagai kesatuan negeri ini. Satria menegaskan, referendum Papua bukanlah solusi, yang harus diperhatikan adalah melihat Papua dari segi kemanusiaannya
"Hari ini kami menilai panasnya isu referendum papua adalah bentuk provokasi yang sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memecah persatuan NKRI," ujarnya.
Terkait hal tersebut, peserta aksi mendesak agar segala bentuk kekerasan di Tanah Papua dihentikan.
"Tolak Referendum dari Sabang sampai Merauke, Untuk NKRI Jiwa dan Raga kami. Waspadai aksi Provokasi dengan isu suku, agama, ras dan agama (SARA) dan HAM di tanah Papua untuk kepentingan asing. Papua merupakan bagian dari NKRI," tandasnya.
Ditempat yang sama, salah seorang warga Papua, Dolphin, menegaskan tak ingin berpisah dengan NKRI. Dolphin yang sejak tahun 1985 tinggal di Bandung, mengaku tak pernah ada masalah dengan masyarakat Sunda.
"Saya tegaskan menolak referendum Papua, Papua adalah bagian dari NKRI. Jangan sampai Papua berpisah dari NKRI," tandasnya.
Usai melakukan aksi di Gedung Sate, mahasiswa bergerak menuju kantor LBH Bandung.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews