Indonesia dinilai sebagai salah satu badan dengan kinerja terbaik di kawasan. KPK sangat berhasil mengejar para pejabat korup di Indonesia.
Kontroversi pemilihan Ketua dan Anggota pemimpin KPK selesai sudah. Sejak pembentukan pansel sampai draft RUU KPK dikritisi beragam seolah KPK akan berubah menjadi mangsa negara atau herder yang tak lagi bisa menyalak. Kemarin masih berharap surat presiden (supres) tak dikirim presiden ke DPR, tapi akhirnya surat itu terbit, dan malam tadi the midnight show terjadi, pemilihan pemimpin KPK sudah kelar.
Pagi ini beberapa komentar miring terpampang di koran, headline seolah presiden sudah membuat awal kesalahan. Saya yang dari awal juga berfikir sama, tapi harus menyisakan harapan kepada presiden, yang harusnya memegang komitmen atas pemberantasan korupsi, kaena selain program yang dicanangkan, beliau juga tak berbakat jadi koruptor.
Baca Juga: Firli Bahuri Ketua KPK, "Titipan" Siapa?!
Indonesia dengan ranking 89 dalam indek IPK ( indek persepsi korupsi dunia ), tahun 2018 dari 180 negara, masih jauh di bawah Singapura yang menduduki ranking 3, Brunei Darussalam 33, Malaysia 61.
Namun dua poin di bawah Cina 87, dan India 86. Dan sedikit lega karena masih di atas Thailand dan Philipina yang menduduki ranking 99. Gambaran IPK dunia masih sangat menyedihkan 2/3 negara di dunia masih mendapat skor di bawah 50, dari skor tertinggi 100 yang merepleksikan sangat bersih, atau bebas korupsi, dan skor 0 adalah terkorup.
Sementara Amerika yg selama ini menduduki 20 negara terbersih, tahun 2018 terpental karena IPK nya turun 4 poin menjadi 71 dari tahun sebelumnya, dan Indonesia membaik 7 peringkat dibanding 2017. Kinerja KPK dinilai menunjukkan perbaikan.
Bicara korupsi tidak tunggal soal curi mencuri, di sana saling terkait antara demokratisasi, sistem pemerintahan, juga hak politik serta sistim kepartaian dan rekruitmen birokrat juga pengisian anggota legislatif.
Seperti kita ketahui thn 2017 DPR adalah lembaga terkorup, entah tahun 2018 karena belum ada release, apa karena tidak di release lagi, sehingga masyarakat buta informasi atas kinerja lembaga negara, mana yang digdaya, mana yang cuma tidur, mendengkur, hanya kantongnya yang diukur. Balik modal atau masih BEP.
Dalam release IPK dunia 2018 pada 29 Jan 2019, David Aled Williams, Penasihat Senior di U4 Pusat Sumber Daya Anti Korupsi, sebagaimana dikutip South China Morning Post, bahwa KPK Indonesia dinilai sebagai salah satu badan dengan kinerja terbaik di kawasan. KPK sangat berhasil mengejar para pejabat korup di Indonesia.
Apakah dengan sistim penyadapan yang harus melapor kepada pengawas masih efektif atau tidak, kita tunggu hasilnya, karena kinerja lembaga ini dinilai oleh lembaga pemerhati dunia dimana hasilnya bukan rekayasa tapi fakta, bukan kata kita.
Mari kita tunggu hasilnya, kita tidak bisa cuma mereka-reka, dan jangan lupa semua output yang kita terima adalah hasil dari pembentukan akhlak yang salah pasak, sehingga melihat uang selalu dengan paradigma uangku adalah uangku, dan uangmu adalah uangku, sehinga selalu lupa bahwa perbuatan mengambil yang bukan haknya adalah perbuatan tercela.
KPK masih koma, belum titik. Kita masih ada harapan minimal naik ranking, bukan terguling.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews