Hashtag #BlackLivesMatter akhir-akhir ini jadi trending topic. Pasalnya meninggalnya George Floyd, seorang warga kulit hitam, mencuatkan kembali isu tentang rasisme di Amerika. Di Indonesia juga ada orang-orang yang simpati terhadap kasus ini.
Sayangnya rasisme yang terjadi di sana malah dikaitkan dengan keadaan di Papua, dan akhirnya membentuk tagar #PapuaLivesMatter. Padahal di Papua jelas berbeda jauh dengan di Amerika dan tidak ada kasus rasisme sama sekali.
Orang-orang Papua berasal dari Suku Melanesia yang secara fisik berbeda jauh dengan orang Jawa atau Sunda. Dengan perawakan yang tinggi besar, membuat mereka berbakat menjadi pemain sepakbola, seperti Alex Pulalo. Salah satu ciri fisik yang mencolok adalah warna kulit yang gelap.
Persamaan warna kulit dengan orang keturunan negro membuat orang Papua dikaitkan dengan #BlackLivesMatter. Sebuah kasus rasisme yang berawal dari meninggalnya George Floyd. Ia diduga melakukan pencucian uang lalu kehilangan nyawa dengan tragis, setelah lehernya ditekan oleh lutut, oleh oknum petugas yang kejam. Lantas setelah kasus ini mendunia, muncul tagar #BlackLivesMatter dan dimodifikasi jadi #PapuaLivesMatter oleh orang Indonesia.
Mengapa harus Papua? Orang yang terus menyuarakan tagar #PapuaLivesMatter berkata bahwa di sana ada kasus rasisme yang serupa dengan di Amerika. Pemerintah dianggap tidak adil karena menganaktirikan orang Papua. Selain itu, orang Papua yang berkulit gelap berpotensi di-bully oleh orang lain.
Salah satu pendukung tagar #PapuaLivesMatter, Sayang Mandabayan, juga menuntut pemerintah meminta maaf karena menangkapnya ketika sedang berada di Bandara Rendani Manokwari. Padahal kasus Mandabayan bukan karena rasisme atau sukuisme, melainkan karena ia kedapatan membawa bendera bintang kejora sampai 1.500 buah. Bendera ini adalah simbol dari Organisasi Papua Merdeka.
Di Papua memang masih ada saja orang yang tidak puas dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal Presiden Jokowi sudah membuat beberapa proyek untuk memajukan Papua. Misalnya proyek jalan trans Papua yang menghubungkan Sorong hingga Merauke, Jembatan Hamadi-Holtekam, proyek pembangkit listrik tenaga air di Papua Barat, dan Bandara Sentani.
Mereka juga merasa keberatan dengan adanya perusahaan tambang. Padhal perusahaan ini menyumbang pajak yang tidak sedikit bagi pemerintah, bahkan hingga trilyunan. Para putra asli Papua juga diprioritaskan jadi pegawai. Selain itu, perusahaan tambang tersebut juga turut membangun infrastruktur Kota Mimika, sehingga jadi maju. Sebelumnya ia hanya daerah yang terpencil dan jauh dari peradaban modern.
Jangan sampai kita terprovokasi dan malah mendukung tagar #PapuaLivesMatter. Pihak yang menggaungkan tagar ini memang sengaja membuatnya viral. Tujuannya agar mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Mereka jadi playing victim dan solah-olah merasa dijajah oleh pemerintah di Jakarta.
Pembuat tagar #PapuaLivesMatter bisa jadi adalah kaum separatis alias anggota dari Organisasi Papua Merdeka. Mereka memang ingin memisahkan diri dari negeri ini dan tidak menyetujui perjanjian tahun 1969, ketika Papua resmi jadi bagian dari negara Indonesia. Jadi ketika ada hashtag #BlackLivesMatter, mereka langsung kegirangan dan membuat tagar #PapuaLivesMatter dan membuat narasi berita seolah-olah jadi suku yang tertindas, padahal bohong.
Jadi ketika hashtag #PapuaLivesMatter muncul di media sosial, jangan buru-buru di-reply apalagi di-retweet. Pahami dulu sejarah Papua dan apa saja kejadian yang ada di sana. Jangan pula mengaitkannya dengan #BlackLivesMatter, karena walau sama-sama berkulit hitam, namun kasus di Amerika beda jauh dengan Papua.
Tagar #PapuaLivesMatter yang muncul di media sosial menjadi alat bantu dari kaum separatis untuk melancarkan aksinya. Mereka sengaja memanfaatkan momen viralnya hashtag #BlackLivesMatter dan mencari simpati dari banyak orang. Padahal #PapuaLivesMatter tujuan akhirnya adalah kemerdekaan Papua.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews