Selain penyebaran berita hoax, korupsi merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk ditangani. Segala upaya untuk memerangi korupsi-pun harus terus digalakkan, agar para koruptor memiliki efek jera dan tidak menular kepada pejabat lain. Hal ini menjadi bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam memerangi korupsi.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho mengemukakan, terdapat 4 sektor dimana tingkat korupsi seperti praktik pungutan liar mengalami penurunan yang signifikan. Sektor tersebut adalah Kesehatan, Administrasi Publik, Pendidikan dan Pelayanan Kepolisian.
Mantan Staf Khusus Presiden Johan Budi pernah mengemukakan, komitmen Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat sudah tidak perlu diragukan. Apalagi dalam kasus korupsi.
Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan memberantas praktik korupsi, pemerintah telah menerbutkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang pencegahan korupsi, dimana 5 pejabat tinggi negara dan kementerian menandatangani surat keputusan bersama yang menetapkan bahwa 11 aksi pencegahan korupsi ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Sebelumnya, Jokowi juga pernah menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkompromi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai ujung tombak pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, harus memiliki peran sentral dan memiliki kewenangan yang lebih kuat.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga berharap agar seluruh pihak tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap hal tersebut. Jokowi juga meminta agar masyarakat membahas atau pembicaraan isu tersebut dengan pikiran jernih, obyektif dan tanpa prasangka yang berlebihan.
Antasari Azhar pernah mengatakan, bahwa pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin terasa, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih dari praktik rasuah.
Menurutnya, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.
Meningkatnya peran masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga semakin tinggi, sehingga aparat dan birokrat yang bertanggungjawab dalam urusan tersebut juga akan bekerja semakin profesional.
Di sisi lain, Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo juga menuturkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektifitas penggunaan anggaran negara.
Hal yang mendasar menurut Johan adalah, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral.
Dalam kesempatan berbeda, Erick Thohir telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menata ulang BUMN. BUMN ke depan harus berkonsolidasi dan fokus kembali ke bisnis inti. Jumlah anak dan cucu perusahaan yang terlampau banyak harus dikaji ulang. Selain itu, rencana pembentukan super holding BUMN juga dibatalkan dan akan diganti dengan konsep subholding.
Tak lama setelah Erick dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dirinya telah melakukan sejumlah gebrakan, yakni dengan mengganti sejumlah direksi BUMN, hingga menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina. Hal tersebut tentu saja menunjukkan keseriusannya dalam membenahi carut marut di BUMN.
Dengan masuknya Ahok ke dalam jajaran pertamina, tentu saja hal ini akan menjadi salah satu upaya dalam membasmi mafia migas yang jelas-jelas merugikan negara.
Salah satu kepedulian Jokowi terhadap pembasmian korupsi ialah budaya transparansi, sehingga publik bisa menilai kinerja pemerintah. Publik diminta untuk mengkritisi kebijakan yang dirasa aneh, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pejabat terkait, tetapi masyarakat juga terlibat.
Sebagai pemimpin, Jokowi juga memberikan contoh kepada publik saat dirinya menerima 2 ekor kuda oleh warga Nusa Tenggara Timur. Dia langsung menyerahkannya ke KPK karena dianggap gratifikasi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menggalakkan kembali revolusi mental yang sebelumnya dilontarkan oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1956.
Hal tersebut digalakkan kembal dengan tujuan untuk mencegah korupsi, karena menurutnya tata kelola sistem saja tidak cukup, masyarakat harus diarahkan dalam mengenali karakter orisinalitas bangsa ini.
Konkritnya, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang dapat dilihat dalam catatan Nawa Cita, dimana salah satunya berbunyi; Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews