Sistem tatanegara kita tidak mengatur soal pencopotan seorang gubernur hanya karena masalah banjir. Kecuali anies terlibat kasus pidana berat, korupsi, asusila dan seterusnya.
Jakarta dari tempoe dulu memang sudah banjir, yang jadi masalah bukan soal banjirnya.
Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang klaim pahlawan saat kampanye akan mampu selesaikan masalah banjir.
Bahkan sampai berlebihan menjadikan banjir Jakarta sebagai alat dagang menuju kursi Presiden.
Saya sebagai warga DKI sangat rasional dalam menilai kinerja gubernur Jakarta, karena ini memang ibukota negara, gak sama dengan provinsi lain.
Tidak mungkin kita menuntut sesuatu yang diluar batas kemampuan manusia biasa, Jakarta memang special province.
Yang jadi masalah justru yang mengaku mempu menyelesaikan soal banjir Jakarta dan gagah berjanji setinggi langit, padahal realisasinya nol besar bahkan saat sudah jadi presiden.
Warga Jakarta memaklumi sesuatu yang di luar batas kemampuan seorang gunernur, warga DKI mayoritas kelas menengah dan atas, cerdas soal menganalisa masalah.
Yang jadi masalah justru tokoh yang selalu tampil menggoda di awal kampanye pilkada dengan janji muluk muluk berasa super hero, tapi tatkala kursi itu didapat justru gak becus kerjanya.
Anies dipilih mayoritas warga Jakarta, Anies terpilih secara konstitusional dan meyakinkan, mengalahkan Ahok dengan selisih suara hampir 1 juta suara.
Anies memiliki legitimasi yang kuat di depan rakyat, ditambah lagi, Anies gak pernah janji muluk muluk soal Jakarta seperti janji gubernur Jakarta sebelumnya Ahok dan Jokowi.
Anies paham, Jakarta gak bisa diselesaikan dengan satu tangan tapi harus turun tangan bersama sama. Beda dengan gaya gubernur DKI sebelum Anies yang selalu tampil bak pahlawan tapi akhirnya suka cari kambing hitam saat ada masalah.
Petisi melengserkan Anies adalah sikap sembrono dan kekanak kanakan dari beberapa pihak yang galau mencari celah aib Anies.
Padahal petisi ini tidak memiliki dasar hukum dan bahkan terlihat emosional minim nalar sehat disana.
Sistem tatanegara kita tidak mengatur soal pencopotan seorang gubernur hanya karena masalah banjir. Kecuali anies terlibat kasus pidana berat, korupsi, asusila dst.
Justru Gubernur DKI sebelum Anies yang lebih layak dicopot saat itu karena tersandung kasus korupsi rumah sakit sumber waras(Ahok) dan kasus korupsi transjakarta (Jokowi). Lalu kenapa petisi nya justru ditujukan ke Anies? Ini Salah alamat dan tidak sehat.
Mereka yang melihat masalah Jakarta dengan kacamata ilmu dan pemahaman konstitusi, tidak akan punya sikap standar ganda kepada Anies. Kecuali mereka memakai kacamata kebencian, kedengkian, dan hasad hasud maksimal.
Indonesia adalah negara besar, bangsa yang seharusnya beradab, bukan bangsa bar bar dan asal bunyi, bangsa ini susah majunya kalau sikap emosional mendahului akal sehat, hasilnya destruktif.
Yang vokal mengkritik Anies seharusnya harus lebih vokal mengkritik Presiden, karena Presiden adalah mantan gubernur Jakarta dan adalah pemangku kebijakan tertinggi soal soal luar biasa yang tidak mampu diselesaikan oleh seorang gubernur. Kenapa justru kita suka memakai urat saraf? Sejak kapan masalah selesai dengan gaya kekanak kanakan begini?
Masalah bangsa baru akan selesai kalau pemimpin kita singkron perbuatan dan orasinya, bukan bertolak belakang semua realita dan pidatonya di istana.
Anies terpilih secara demokratis, yang KPU DKI nya tidak tertangkap tangan oleh KPK. Justru yang legitimasinya rendah adalah pemimpin yang terpilih oleh hasil dari panitia pemilihan yang terlibat suap dan korupsi.
Mari dewasa dalam bernegara, karena negara ini bukan milik kita dan golongan kita semata. Negara ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita.
Pemimpin akan berganti, tokoh akan mati, orang secara personal akan gonta ganti naik panggung nasional memimpin negeri ini.
Tapi narasi sehat kita dalam bernegara harus tetap dijaga, karena narasi sehat kita lah yang abadi dan kekal, karena hanya narasi besar kita lah yang akan menjamin kemajuan bangsa kedepan. Itu yang utama.
Gelorakan Semangat Indonesia.
Tengku Zulkifli Usman
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews