Musim kampanye presiden masih berlangsung hingga dua bulan lebih ke depan, para capres mulai menggencarkan kerja tim pemenangan, terutama menyoal pemasaran politik, termasuk kubu Prabowo-Sandi. Namun amat disayangkan, kampanyenya hingga saat ini belum banyak kemajuan, agak membosankan dan jauh dari substansi persoalan kebangsaan.
Saban waktu, media sosial maupun media massa malah kebanjiran isu hoaks, propaganda dan agitasi yang merugikan secara personal Prabowo di mata pemilih pemula atau pemilih rasional. Kampanye program yang didambakan masih belum nampak dan nampaknya masih berkutat seputaran visi retoris atau permainan verbal semata.
Pilihan sejumlah agresivitas verbal yang dijalankan lebih banyak menguras emosi, ketimbang suguhan gagasan dengan argumentasi yang mapan. Lihat saja narasi kegaduhan yang dimunculkan justru pilihan diksi "tampang boyolali, Indonesia bubar" dll. Sungguh sesuatu yang unsubstansial dan memantik kegaduhan publik, menambah polemik dan kontroversi.
Tercatat, Prabowo pernah secara gegabah yang juga didampingi para pembisiknya melakukan jumpa pers (press conference) terkait pengakuan bohong Ratna Sarumpaet yang katanya dianiaya.
Tak lama berselang, nama Prabowo kembali mencuat akibat protes warga atas pidato "tampang boyolali" yang dianggap menyakiti hati warga Boyolali. Bahkan sempat bersitegang akibat isunya yang menggelinding bak bola liar juga terjadi lapor-melapor ke pihak kepolisian.
Tak hanya itu, ternyata sang cawapres pun nampak latah dan melakukan sejumlah kesalahan "dihadapan" publik. Waktu itu, Sandi Uno melangkahi makam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Bisri Syansuri saat melakukan ziarah ke makam para tokoh NU. Lawatan ke Jombang itu pun tak berakhir manis, lantaran viral protes di media sosial akibat ulah Sandi.
Malahan, jauh sebelumnya, Sandi pernah melontarkan pernyataan yang meminta para kepala daerah agar tidak ikut-ikutan mendukung salah satu capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Rupanya, pernyatan itu disambut kritik pedas nan akurat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hal semacam ini senada dengan kampanye Pilpres Amerika 2016 lalu, dimana Trump menyerukan nasionalisme ekonomi. Persepsi warga Amerika dicekoki dengan ketakutan terhadap ancaman para imigran, kelompok muslim dan Tiongkok.
Begitupun Prabowo pada Kamis 22 Maret 2018, juga pernah berpidato bahwa Indonesia bisa bubar pada 2030. Sejumlah pengamat menilai pilihan diksi dan muatan narasi Prabowo identik dengan strategi Trump saat memenangi Pilpres Amerika.
Melihat tagline Prabowo, nampak meniru Donald Trump "Indonesia First, Make Indonesia Great Again" benar-benar sangat mirip dengan tagline "America First, Make America Great Again" milik Trump.
Selama ini, pendekatan Trump dikenal dalam kajian komunikasi politik sebagai Russia's approach yakni Firehose of Falsehood. Praktik propaganda firehose of falsehood ini memiliki empat karakteristik utama (Heryanto; 2019):
Pertama, memanfaatkan kontroversi untuk membanjiri kanal-kanal warga yang sehari-hari diakses mereka dengan narasi yang dikehendakinya.
Kedua, narasi dikonstruksi cepat dan dan dibuat masif. Artinya pesan yang sama atau serupa bisa diulang-ulang secara terus menerus sehingga persepsi khalayak lama-lama akan terkonstruksi seperti yang dikehendaki.
Ketiga, tidak terlalu peduli dengan akurasi dan etika. Kerap mengabaikan keterhubungan pernyataan yang dilontarkan dengan realita sesungguhnya.
Keempat, seringkali tidak konsisten antara narasi di satu kesempatan dengan kesempatan berbeda.
Kesimpulannya, strategi Firehose of Falsehood ini membuat Prabowo menjadi sangat kontroversial, dapat dipersepsikan licik, rasis, atau stigma buruk lainnya. Namun, bukan berarti bakal merugi, senaliknya malah bisa mendapat insentif elektoral dari mereka yang tidak menyukai Jokowi.
Strategi propaganda yang mirip sekali dengan metode pendekatan Rusia adalah false flag operation. Modusnya operandinya seperti mengkambinghitamkan pihak lawan atas suatu kasus atau kejadian. Tujuannya, ya membuat warga percaya apa yang mereka lakukan atau ucapkan.
Maka jangan heran, jika ada lagi rebut-ribut soal pernyataan kontroversi Prabowo, berarti kita sudah mengendus kemana larinya hal itu, tentu saja ke metode yang saya sebutkan dalam tulisan ini; operasi pengendalian opini publik.
Namun perlu dipahami bahwa Indonesia bukan Amerika, Idonesia berdiri tegak dengan demokrasinya sendiri, kokoh dalam perbedaan dan tak akan bubar hanya lewat retorika semata.
***
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
