*Jakarta* – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, semakin menguat. Sejumlah organisasi masyarakat, tokoh keagamaan, dan elemen pemuda menilai Soeharto layak dianugerahi gelar kehormatan tersebut atas jasa besarnya bagi bangsa dan negara, mulai dari perjuangan menumpas G30S/PKI hingga keberhasilan menjalankan Trilogi Pembangunan.
Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP PERSIS, Muslim Mufti, menegaskan bahwa pengabdian Soeharto bagi Indonesia berlangsung sepanjang hidupnya, baik sebagai perwira militer maupun pemimpin nasional.
“Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda,” ujarnya.
Muslim menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. Menurutnya, Soeharto memiliki peran strategis sejak masa revolusi hingga kepemimpinannya sebagai presiden, mulai dari Serangan Umum 1 Maret 1949, keberhasilan menumpas G30S/PKI, hingga meletakkan fondasi pembangunan nasional melalui konsep Trilogi Pembangunan.
Ia juga menyoroti gagasan Soeharto dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lahirnya perbankan syariah di Indonesia sebagai bentuk visi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Nilai-nilai seperti disiplin, keberlanjutan kebijakan, dan fokus pada hasil masih relevan diterapkan dalam konteks pembangunan Indonesia,” tambahnya.
Dukungan senada juga datang dari Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO (PPK KOSGORO).
Ketua Umum PPK KOSGORO, Hayono Isman, menegaskan dukungan penuh dan objektif terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025.
“Kami dari PPK KOSGORO menyampaikan dukungan penuh kepada Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025,” kata Hayono.
Ia menilai Soeharto telah menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan bahkan secara kesatria mengundurkan diri pada Mei 1998 demi menghindari konflik dan menjaga stabilitas nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menyatakan bahwa masa pemerintahan Soeharto menjadi salah satu periode paling stabil dalam sejarah Indonesia.
“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.
Paulus menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga tokoh pemersatu bangsa yang berperan penting menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, termasuk G30S/PKI dan perjuangan pembebasan Irian Barat.
Relawan Exponen 08 turut menyuarakan dukungan serupa. Ketua Relawan, M. Damar, mengatakan Soeharto merupakan sosok pekerja keras yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat.
“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang. Itu bukan hal kecil. Sudah sepantasnya beliau diberi gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya melihat sejarah dengan pikiran jernih dan menghargai jasa para pemimpin yang telah membangun fondasi kemajuan bangsa.
Melalui momentum Hari Pahlawan 10 November 2025, berbagai elemen masyarakat berharap pemerintah dapat mengabadikan jasa Presiden ke-2 RI tersebut sebagai Pahlawan Nasional, sebagai simbol penghargaan atas dedikasi dan pengorbanannya dalam menjaga persatuan, menumpas pemberontakan, serta membawa Indonesia menuju kemajuan dan stabilitas nasional. #
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
