Itu jelas cuma trik politik saja, untuk menembakkan masalah ini ke Presiden. Lagi-lagi sasarannya adalah Presiden Jokowi.
Siapa sih yang mengangkat KPK jadi malaikat?
Lembaga ini dianggap suci. Bebas dari kesalahan.
Siapa saja yang mengkritik dan menyentuhnya akan dituding prokoruptor. Sebuah tudingan yang terus dimainkan sampai sekarang.
Sepertinya di seluruh Indonesia, yang paling bersih hanya mereka saja. Semua maling. Atau temannya maling.
Jadi jika ada rencana sedikit saja menyentuh mereka. Mengurangi kekuasaan mereka, langsung dituduh sebagai maling atau temannya maling.
Baru saja Novel Baswedan menuding Jokowi prokoruptor. Hanya karena Presiden menyetujui pembahasan RUU KPK.
Ketua KPK Agus Raharjo dan komisioner lain Laode M. Syarif ikut bermanuver. Mereka mengatakan mengembalikan mandat ke Presiden. Tapi, kayaknya sekadar manuver doang. Sebab mereka juga bilang, kalau Presiden masih mempercayakan kepada mereka jabatan itu, mereka bersedia.
Aneh. Masa tugas komisioner sampai Desember nanti. Ngapain juga berkoar-koar mau mundur, dengan embel-embel kalau masih dipercayakan bersedia melanjutkan. Kalau mau mundur, ya mundur saja. kirim surat. Letakkan jabatan. Itu namanya sikap yang jelas. Bukan abu-abu kayak Syahrini, mundur-maju-mundur-maju, cantik.
Itu jelas cuma trik politik saja, untuk menembakkan masalah ini ke Presiden. Lagi-lagi sasarannya adalah Presiden Jokowi.
Saut Situmorang lain lagi gaya manuvernya. Dia duluan meletakkan jabatan. Mundur dari KPK. Tapi sampai sekarang masih bolak-balik berkantor di KPK. Alasannya surat mundur hanya untuk internal. Padahal surat itu tersebar ke seluruh jagad raya.
Ketika ditanya perkara Saut, Jokowi hanya menjawab ringan. "Mundur dari jabatan itu hak semua orang."
Untung saja dua orang komisioner lain --Basaria dan Alexander Marwata-- gak ikut bergenit-genit kayak mereka. Menandakan bahkan sikap komisioner saja pecah. Gak satu suara. Gak semua tertarik untuk menjadikan KPK sebagai alat politik.
Lembaga ini sudah sejak lama tercium aroma berpolitik. Suka dengan keriuhan. Suka dengan panggung. Perhatikan momen mereka mencuri panggung dalam banyak kasus, waktu yang dipilih selalu memancing huru-hara.
Kasus Budi Gunawan, misalnya. Ketika ada rencana dia mau disorong sebagai Kapolri, KPK buru-buru menetapkan sebagai tersangka. Pertanyaanya, kenapa gak sebelumnya. Kenapa momentumnya justru terlihat mengganjal.
Kasus Firli Bahuri, Ketua KPK terpilih, juga begitu. Seleksi sudah berlangsung lama. Tembakan pertama diarahkan ke tim seleksi. Mereka berkoar-koar menuding tim seleksi masuk angin.
Begitu nama-nama sudah terpilih dan tinggal tahap akhir, baru mereka menggelar konfrensi pers ngomong soal Firli. Kalau memang targetnya itu, kenapa gak sejak awal ngomong yang jelas?
Tentu saja, tujuannya agar Firli gak bisa membantah tudingannya sebab ditembakkan pas di momen akhir pemilihan di DPR. Jadi konfrensi pers itu tujuannya bukan untuk menginfirmasi sesuatu. Tapi sekadar trik mengganjal saja. Trik politik.
Padahal KPK juga bukan malaikat. Laporan keuangannya saja berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebab banyak barang sitaan yang gak dicatatkan. Bagaimana lembaga anti rasuah bisa ceroboh begitu, tapi merasa dirinya paling bersih?
Belum lagi pengabaian terhadap banyak tersangka. Ada tersangka yang sudah enam tahun tidak diproses. Ada yang sampai meninggal tetap sebagai tersangka. Karena KPK tidak bisa mencabutnya, sebab KPK tidak punya perangkat SP3. Bahkan kepada almarhum.
Yang menarik, untuk kasus RJ Lino, bekas dirut Pelindo II yang sudah enam tahun jadi tersangka. KPK beralasan belum membawa kasus itu ke pengadilan karena belum menghitung kerugian negara?
Hello? Kalau kerugian negara aja belum dihitung, terus apa yang dikorupsi?
Ada banyak bolong di KPK yang secara logis harus dibenahi. Wajar. Wong sudah 17 tahun. Tapi, begitu mau disentuh, buru-buru bermanuver, menyerang dan menuding orang lain.
Kini yang jadi sasaran adalah Jokowi.
Target tembakannya jelas. Bagaimana menggoyang Presiden. Sebab KPK sekarang bukan lembaga hukum. Mereka lembaga politik yang berlindung di balik nama hukum dan anti korupsi.
Entah apa tujuan sebenarnya.
Eko Kuntadhi
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews