Semua partai pendukung ingin kadernya menempati posisi menteri. Sedangkan kuota menteri terbatas, yaitu kurang lebih 33 posisi menteri.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin secara de facto berdasarkan rekapitulasi formulir C1 KPU menang dalam Pilpres 2019. Tetapi secara de jure masih menunggu keputusan resmi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni ini. Dan hasil keputusan MK diperkirakan juga tidak akan beda dengan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin berdasarkan rekapitulasi formulir C1.
Nah, kini saatnya Jokowi-Ma'ruf Amin bagi-bagi kue. Kue apa? Ya tentu kue kekuasaan. Masak kue basi! Karena sejatinya politik kekuasaan adalah seni berbagi kekuasaan.
Pada pilpres 2014 Presiden Jokowi menerapkan aturan, ketua partai kalau ingin menjadi menteri harus mengundurkan diri. Dan pada waktu itu semua patuh pada aturan itu.
Tetapi apakah aturan tersebut akan berlaku dalam penyusunan kabinet pada periode kedua nanti?Hampir bisa dipastikan aturan tersebut tidak akan berlaku lagi. Toh, saat ini ada menteri yang juga sebagai ketum partai, yaitu Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Akankah Ahok Masuk Kabinet Jokowi Jilid II?
Penysusunan kabinet pada periode kedua nanti akan membuat pusing presiden Jokowi dibanding penyusunan kabibet pada 2014 atau periode pertama. Mengapa bisa begitu? Karena pada periode kedua presiden Jokowi membawa gerbong partai pendukung lebih banyak dibanding gerbong pada periode pertama.
Semua partai pendukung ingin kadernya menempati posisi menteri. Sedangkan kuota menteri terbatas, yaitu kurang lebih 33 posisi menteri.
Ada partai-partai kecil yang tidak lolos ambang batas, namun bagitu-mereka juga berharap dapat kebagian kue kekuasaan. Sedangkan komposisi atau pos menteri ada dari kader-kader partai pendukung dan dari kalangan non partai atau profesional. Bisa-bisa nanti menteri dari profesional jumlahnya lebih sedikit.
Dan untuk mengakomodasi partai-partai pendukung supaya kebagian kue kekuasaan tidak menutup kemungkinan presiden Jokowi akan menghidupkan posisi wakil menteri. Posisi wakil menteri pada periode pertama atau sekarang jumlahnya hanya sedikit.
Belum lagi rumor yang beredar bahwa partai Demokrat dan partai Gerindra juga ditawari atau diberi kue kekuasaan kalau ingin bergabung. Alasannya sebagai bentuk rekonsiliasi. Kalau ini benar terjadi-bisa jadi kabinet presiden Jokowi nanti tidak sesuai harapan masyarakat terutama para pendukungnya. Siap-siaplah kecewa atau dikecewakan.
Tentu kalau presiden Jokowi ingin merangkul partai Demokrat atau Gerindra masuk dalam kabinet harus dibicarakan dulu dengan partai-partai pendukung. Sekalipun penyusunan kabiniet adalah hak prerogatif presiden, tetapi etika juga tidak boleh ditinggalkan.
Baca Juga: Lupakan Prabowo, Sambut Kabinet Zaken Jokowi
Karena kalau kedua partai itu ikut bergabung,maka akan mengurangi kue kekuasaan partai pendukung. Dan jatahnya partai pendukung yang dari awal mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan berkurang.
Belum lagi dari ormas seperti NU dan Muhammadiyah tentu juga ingin kebagian kue kekuasaan itu.
Jadi periode kedua presiden Jokowi akan lebih berat berjalannya karena gerbong yang ditarik atau dibawa cukup banyak. Karena lebih mementingkan politik kebersamaan atau rekonsiliasi.
Bagi para pendukung Jokowi,bersiap-siaplah untuk kecewa atau dikecewakan. Karena dalam politik itu hal biasa.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
