Rendahnya serapan alokasi belanja DKI Jakarta tahun 2018 menjadi berita. Total alokasi belanja DKI Jakarta 2018 Rp75 trilyun, yang terserap baru Rp41 trilyun atau 54,7%.
Padahal dulu dalam debat pilkada DKI, Gubernur Anies Baswedan menjadikan serapan alokasi belanja yang rendah pada era gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi senjata atau kritikan kepada petahana.
Akan tetapi setelah Anies Baswedan menjadi gubernur, masalah serapan alokasi belanja yang rendah terulang kembali dan seakan Anies Baswedan sekarang mengkritik dirinya sendiri.
Anies Baswedan sekarang bukan dalam tataran teori tetapi harus bisa melaksanakan atau merealisasikan janjinya terkait masalah rendahnya serapan alokasi belanja DKI Jakarta. Tidak bisa lagi ngeles-ngeles lagi, apa bedanya dengan gubernur sebelumnya kalau hanya pintar ngeles atau berdalih.
Anies Baswedan berdalih, rendahnya serapan alokasi belanja disebabkan berbelit-belitnya proses pembayaran. Dan kontraktor sering menagih pembayaran di akhir tahun daripada menagih tiap termin tiga bulan.
"Kenapa bisa terjadi? Rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit, sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya di ujung saja, sekaligus, daripada menagih tiap tiga bulan," dalih Anies Baswedan menanggapi rendahnya serapan anggaran,di kawasan Sungai Ciliwung, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (11/11/2018).
Padahal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang adalah SKPD di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dan dulu kinerjanya sangat bagus. Sebagai contoh Dinas Sumber Daya Air, era gubernur Ahok serapan anggaran mencapai 96%, sekarang serapan Dinas Sumber Daya Air paling rendah di antara Dinas yang lain. Apalagi serapan antisipasi banjir sepertinya tidak ada. Baru terserap 29,9%.
Apalagi sekerang sudah musim hujan dan sebagian wilayah DKI Jakarta ada yang banjir. Dan gubenur Anies Baswedan memberikan solusi membuat drainase vertikal.
Drainase vertikal tidak akan sanggup untuk menampung atau menyerap luapan banjir. Drainase vertikal itu bukan program seorang gubernur, tapi program RT/RW atau setingkat kelurahan.M asak level gubernur programnya drainase vertikal.
Terus apa gunanya gubernur Anies Baswedan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kalau ternyata serapan alokasi rendah? Bukankah tujuan dibentuknya TGUPP adalah untuk membantu kerja gubernur dan membenahi masalah-masalah atau kendala-kendala rendahnya serapang alokasi belanja?
Harusnya gubernur Anies Baswedan bisa menekan atau memberikan solusi kepada SKPD untuk bisa menyerap alokasi belanja tersebut. Programnya harus jelas.Sudah bukan waktunya lagi berteori.
Ini daftar dari Dinas yang serapannya paling rendah:
Dinas Sumber Daya Air (SDA): 29,9%
Dinas Pemuda dan Olahraga: 41,8%
Dinas Bina Marga: 44,4%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan: 46,6%
Badan Pengelola Aset Daerah: 50,4%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 54,2%
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo: 55,3%
Dulu kau mengkritik terkait rendahnya alokasi belanja atau anggaran, sekarang baru kau rasa, ternyata tidak mudah menjadi seorang gubernur.
Tapi kursi gubernur sangat empuk memang.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
