Belanja Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Target Nasional

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada pada jalur target 5 persen sepanjang tahun 2025. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa meski tekanan global masih tinggi, kebijakan belanja pemerintah yang produktif dan tepat sasaran telah menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 akan berada di kisaran 5,0–5,2 persen, sedikit meningkat dari realisasi kuartal II yang mencapai 5,12 persen.

Menurut Rizal, kenaikan ini belum sepenuhnya bersumber dari kekuatan struktural perekonomian, melainkan lebih banyak didukung oleh dorongan fiskal dan konsumsi jangka pendek.

“Ekonomi tumbuh karena didorong, bukan karena menguat. Belanja pemerintah yang ekspansif dan stabilitas harga pangan memang memberi ruang bagi konsumsi, tapi daya beli masyarakat menengah-bawah belum benar-benar pulih,” ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa aktivitas konsumsi domestik saat ini lebih digerakkan oleh realisasi anggaran pemerintah, sementara investasi swasta masih menunjukkan tren hati-hati.

“Data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) belum menunjukkan lonjakan berarti. Sektor swasta masih menahan ekspansi karena ketidakpastian global dan suku bunga kredit yang tinggi. Mesin pertumbuhan masih dipacu dari atas, bukan tumbuh dari dinamika pasar,” jelasnya.

Kinerja fiskal pemerintah pusat dinilai berhasil menopang stabilitas ekonomi di berbagai daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di wilayahnya menunjukkan capaian yang stabil, tepat waktu, dan progresif.

Ia mengatakan, kinerja positif tersebut sangat krusial bagi stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu. Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Insentif ini diharapkan memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan performa,” ujar Catur.

Ia menegaskan, dengan dukungan anggaran fiskal dari pemerintah pusat, sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan TKD, pemerintah daerah di Kalsel dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat penyerapan belanja, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, menilai bahwa dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah hingga September 2025 baru mencapai 59,7 persen dari target tahunan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,7 persen.

Ia menilai, kondisi ini justru membuka ruang percepatan pada kuartal keempat, ketika kementerian dan lembaga biasanya mempercepat penyerapan anggaran.

“Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap terjaga dengan baik. Pelonggaran moneter Bank Indonesia menjaga likuiditas tanpa menimbulkan gejolak arus modal, sementara pengelolaan fiskal yang disiplin memberi ruang bagi stimulus yang lebih terarah. Sinergi ini menopang pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan,” ujar Gundy.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini berada pada jalur yang stabil dan terukur. Potensi kenaikan pertumbuhan bergantung pada percepatan realisasi belanja pemerintah serta investasi yang berkelanjutan pada akhir tahun.

“Untuk saat ini, laju pertumbuhan sekitar 5 persen dinilai tetap kokoh dan mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang belum menentu,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif, sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta pengelolaan moneter yang berhati-hati, pemerintah diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat pondasi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.