Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pemberantasan praktik perjudian daring yang kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor dan mengancam ketahanan sosial serta ekonomi nasional.
Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas moral, finansial, dan keamanan digital masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen menanganinya secara sistematis melalui strategi nasional yang komprehensif, melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara.
Pemerintah saat ini sedang menyusun rekomendasi kebijakan nasional yang akan menjadi fondasi strategi jangka panjang bagi penegakan hukum di ruang digital. Langkah ini diharapkan menjadi arah kebijakan baru dalam memperkuat ketahanan siber nasional, sekaligus memastikan ruang digital Indonesia terbebas dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menjelaskan, Komdigi aktif menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui forum-forum diskusi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Forum hari ini memiliki makna strategis, bukan hanya untuk berbagi pandangan, tetapi juga menjadi masukan yang konstruktif dan komprehensif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Alexander.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan karena persoalan judi daring tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan melalui sinergi lintas sektor yang kuat.
Alexander menambahkan, Komdigi mencatat telah menangani lebih dari 2,4 juta konten terkait judi daring sejak Oktober 2024 hingga awal November 2025. Mayoritas konten tersebut berasal dari situs dan alamat IP yang beroperasi secara ilegal, sementara sebagian lainnya ditemukan di platform media sosial seperti Meta, YouTube, dan Telegram.
Kemudian, data PPATK menunjukkan hasil signifikan. Nilai transaksi judi daring pada periode Januari–Oktober 2025 turun drastis menjadi Rp155 triliun, dari Rp359 triliun pada tahun sebelumnya.
Angka ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum dan kebijakan pemblokiran masif yang dilakukan pemerintah bersama lembaga terkait.
Lebih lanjut, Alexander menekankan bahwa pemberantasan judi daring tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan moral dan sosial dari seluruh elemen masyarakat.
Dengan demikian, strategi nasional yang tengah disusun bukan hanya berfokus pada aspek hukum dan teknologi, tetapi juga pada dimensi sosial dan kultural bangsa Indonesia.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
