Oleh : Rebecca Marian
Pemerintah akhirnya menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua adalah teroris. Masyarakat menilai pelabelan ini sudah tepat, karena mereka memang sudah melakukan tindak kejahatan dan mengganggu ketentraman banyak orang. Persis seperti kelakuan para teroris.
Salah satu masalah pelik di Papua adalah keberadaan kelompok separatis. Mereka makin mengkhawatirkan karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, dengan menembak murid sekaligus guru, membakar sekolah, sampai membunuh aparat dengan sniper. Kesalahan sebanyak itu mereka lakukan tanpa merasa berdosa sama sekali.
Karena KKB sudah melanggar banyak sekali peraturan di Indonesia, dan terakhir membunuh Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, maka mereka mendapatkan status sebagai organisasi teroris. Pemerintah akhirnya menyematkan label itu sejak bulan april 2021.
Penetapan ini sangat dinanti masyarakat karena mereka malah senang, karena mereka sudah muak dengan aksi KKB. Kelompok teroris ini selalu playing victim dan menjungkirbalikkan fakta bahwa mereka yang diserang, padahal merekalah yang menyerang duluan. Bahkan mengutus penembak jarak jauh demi menyelesaikan misinya.
Ahli hukum pidana dari UI Chudry Sitompul menyatakan bahwa KKB sudah memenuhi syarat sebagai kelompok teroris. Penyebabnya karena banyak warga sipil yang jadi korban. Ia menyebutkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Di mana definisi teroris adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan teror atau rasa takut yang meluas.
Selama ini KKB memang sudah meneror masyarakat. Di antaranya peristiwa ketika ada pekerja di sebuah perusahaan swasta yang ditembak tanpa sebab. Ada pula tukang ojek yang tiba-tiba dibunuh, karena ia dituduh sebagai mata-mata polisi. Padahal ia adalah warga sipil biasa.
Peristiwa serupa terjadi ketika ada murid yang ditembak hingga ia kehilangan nyawa. Anak yang bernama Ali Mom ini menjadi korban keganasan KKB dan ia meninggal karena dituduh juga sebagai mata-mata. Penyebabnya karena Ali sering datang ke markas TNI. Padahal ia datang ke sana untuk bertanya, bagaimana mencapai cita-citanya sebagai aparat.
Oleh karena itu pemberantasan KKB wajib dilakukan. Setelah adal label teroris, maka ada banyak bantuan pasukan yang datang dari Jawa. Mereka sudah mendarat di Papua dan bergabung untuk mencari anggota KKB di daerah Kabupaten Puncak. Di sana memang sudah sering ada serangan dari kelompok separatis, sehingga diduga ada markas KKB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan agar pemerintah mengesampingkan HAM dalam pemberantasan KKB. Dalam artian, pencarian anggota kelompok teroris lebih penting daripada kekhawatiran akan pelanggaran HAM. Jadi tidak usah kahwatir akan ada selentingan dari oknum yang ada di dalam maupun luar negeri, bahwa pemerintah melanggar hak asazi rakyatnya.
Justru ketika KKB menembak warga sipil sembarangan, merekalah yang melanggar HAM.
Oleh karena itu, memang diperbolehkan untuk menyerang KKB lebih dahulu. Karena mereka melanggar kedaulatan negara dan mengancam keamanan masyarakat. Pilihannya adalah menembak atau tertembak, seperti di medan perang, dan aparat memang diperbolehkan untuk melakukannya.
Selama ini justru anggota KKB yang melakukan tindak kriminal dengan menyerang aparat terlebih dahulu, baik dengan senjata tajam atau senjata api. Jadi ketika ada tindakan tegas terukur pada mereka, tidak akan tersangkut kasus HAM. Karena ini adalah murni untuk pemberantasan kasus kriminal.
Penyebutan KKB sebagai teroris sudah sangat cocok, karena mereka melakukan tindak kejahatan dan pengancaman, persis seperti kelompok teroris lain. Masyarakat juga mendukung penyebutan ini, karena mereka juga tidak suka pada KKB. Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan rakyat Papua.
Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews